Penanganan Isu HAM dan Separatisme Dengan Baik

Wakil Presiden Ma’ruf Amin

Diantara Instruksi Wapres dalam Rapat Soal Papua dan Pabar

JAKARTA, Jawa Pos- Wakil Presiden Ma’ruf Amin memimpin rapat membahas isu-isu politik hukum dan keamanan (polhukam) Papua dan Papua Barat (Pabar) di Jakarta kemarin (28/1). Ada sejumlah tema yang dibahas, diantaranya adalah penanganan isu hak asasi manusia (HAM) di bumi cendrawasih.

Dalam rapat yang dihadari sejumlah menteri itu Ma’ruf meminta semua pihak memastikan isu polhukam di Papua dan Pabar ditangani dengan baik. ’’(Dan, Red) selaras dengan upaya percepatan pembangunan kesejahteraan sesuai amanat Inpres 9/2020,’’ tutur Ma’ruf.

Dia meminta isu-isu polhukam di Papua dan Pabar terus dikawal dengan baik. Selain itu harus ditangani secara pararel, sinergi, dan saling menguatkan. Ma’ruf lantas merinci urusan polhukan di Papua dan Pabar yang harus ditangani dengan baik. Mulai dari isu HAM, separatisme, pertahanan dan keamanan, pemerakan wilayah, otonomi khusus, serta diplomasi internasional.

Diantara arahan Ma’ruf adalah kementerian dan lembaga terkait segera evaluasi menyeluruh tata kelola dan efektifitas penyaluran dana otonomi khusus di Papua dan Pabar. Kemudian perlunya paradigma baru dalam membangun kesejahteran di sana. Kebijakan otonomi khusus untuk Papua dan Pabar juga harus dikonsultasikan dengan seluruh komponen masyarakat setempat.

Ma’ruf menegaskan percepatan pembangunan di Papua dan Pabar perlu dilaksanakan dengan benar supaya dapat membangun kepercayaan masyarakat di sana. Selain itu dapat merebut hati masyarakat Papua dan Pabar. ’’Sehingga dapat meneguhkan kesadaran sebagai bagian tak terpisahkan dari NKRI,’’ jelasnya.

Dia mengatakan tujuan utama percepatan pembangunan Papua dan Pabar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana. Jika masyarakat sudah sejahtera, maka situasi keamanan akan kondusif. Kemudian loyalitas terhadap NKRI meningkat. Termasuk produktifitas dan kualitas masyarakat setempat ikut meningkat.

Selain itu Ma’ruf menyampaikan akan melakukan kunjungan ke Papua dan Pabar setelah kondisi memungkinkan. Tujuannya untuk melakukan dialog serta serap aspirasi dengan masyarakat setempat. Mulai dari para pemuka adat, pemuka agama, serta pimpinan daerah dan tokoh-tokoh pendidikan.

Diantara pejabat yang hadir dalam rapat itu adalah Menkopolhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian, Menkum HAM Yasonna Laoly, Kepala BPN Sofian Djalil, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan Kepala BIN Budi Gunawan. Kapolri Listyo Sigit Prabowo juga hadir dalam pertemuan itu. (wan/JPG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *