Pemda Jayawijaya Surati Presiden dan Kapolri

Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, SE, MSi saat melakukan penandatanganan surat pengantar dan pernyataan sikap dari Pemerintah , forkopinda dan Masyarakat Jayawijaya untuk mengawal proses hukum Tersangka Rasisme Ambrosius Nababan Cs yang transparan. ( foto: Denny/ Cepos)

Kawal Proses Hukum Pelaku Rasisme yang Transparan

WAMENA – Pemerintah Jayawijaya memastikan telah menandatangani surat pernyataan bersama dengan forkopimda dan tokoh masyarakat serta gereja untuk dikirimkan ke Presiden RI dan Kapolri untuk bersama -sama mengawal proses hukum dari pelaku Ambrosius Nababan yang melakukan tindakan rasisme kepada Natalius Pigai , sehingga dalam penindak pelaku harus dilakukan secara transparan.

  Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua menegaskan menindak lanjuti hasil rapat kemarin pihaknya telah membuat sebuah surat yang ditujukan kepada Presiden RI dan Tempbusan Ke Ketua MPR RI, DPR RI, Kapolri, Panglima TNI, Menkopolhukam, Mendagri, dan forkopimda Provinsi Papua.

“Tadi kita sudah lakukan penandatangan bersama surat yang akan dikirimkan kepada Presiden RI berdasarkan hasil rapat kemarin, dan saya juga sudah menandatangi surat pengantarnya untuk ditindak lanjuti ke Presiden dan tembusannya ke Kapolri,”ungkapnya Kamis (28/1) kemarin.

  Bupati Jayawijaya memastikan kemungkina surat itu besok sudah harus dikirimkan kepada pemerintah pusat, ini merupakan bagian dari mengawal proses hukum yang dilakukan sebab pemerintah daerah harus bertanggungjawab untuk melindungi masyarakatnya orang asli Papua, sehingga tuntutan yang dikirimkan ini proses hukum harus berjalan dan transparan

“Kami juga menyampaikan terimakasih kepada Polri karena tahapan yang dilakukan kini telah menetapkan Ambrosius Nababan sebagai tersangka, dan semalam telah ditangkap dirumahnya untuk dibawah ke Bareskrim Mabes Polri,”bebernya.

   Dalam surat tersebut, kata Bupati, ujaran kebencian dan rasisme yang dilontarkan tersangka Ambrosius   Nababan lewat akun facebooknya itu akan memberikan dampak apabila tidak ada proses hukum yang tranparan, oleh karena itu untuk mengantisipasi dampak itu, sehingga untuk menjawab kekhawatiran masyarakat Jayawijaya atas terulang kembali peristiwa bencana sosial 23 september 2019 sebagai dampak dari rasisme di Surabaya.

  “Kami pemerintah Jayawijaya dan Forkopimda telah melakukan rapat koordinasi dan telah menghasilkan kesepakatan bersama untuk menjaga agar kondisi Kabupaten Jayawijaya tetap kondusif maka proses hukum Ambrosius Nababan harus dilakukan dan harus transparan,”katanya.

   Ia menegaskan jika dalam surat itu ada pernyataan sikap yang juga disampaikan yang pertama pemerintah dan masyarakat Jayawijaya mengecam dan mengutuk keras ujaran kebencian dan Rasisme yang dilakukan Ambrosius Nababan kepada Natalius Pigai, “kedua kami sepakat setiap orang yang mengucapkan ujaran kebencian, dan Rasisme kepada Suku golongan dan ras tertentu dalam bingkai Negara kesatuan republik indonesia sebagai perbuatan yang melawan hukum, anti pancasila, dan anti Bhineka Tunggal Ika,”tegasnya.

  Penyataan yang ke tiga Lanjut Jhon Banua, pemerintah dan masyarakat Jayawijaya meminta kepada Presiden RI dan Kapolri untuk mengusut tuntan dan Proses secara hukum Ambrosius Nababan sesuai dengan aturan hukum dan perundang -undangan yang berlaku.

“Tuntutan ke empat kami minta kepada Presiden RI dan Kapolri juga untuk Proses hukum Ambrosius CS dilakukan secara transparan agar memberikan kepuasan bagi masyarakat Jayawijaya,”tutupnya. (jo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *