Pembangunan Pelabuhan Laut Depapre Terus Belanjut

Kapal tol laut saat sandar di Pelabuhan Laut Peti Kemas Depapre, Rabu (27/1). ( FOTO :Robert Mboik Cepos)

SENTANI-Kapal Tol Laut, Logistik  Nusantara II akhirnya berhasil standar perdana di Pelabuhan Laut Depapre, Kabupaten Jayapura, Rabu (27/1), sekitar pukul 11.30 WIT. Antusias warga setempat mewarnai penyambutan masuknya kapal perdana di pelabuhan tersebut.

Staf Ahli Multi Moda Transportasi Kementerian Perhubungan RI, Dr. Ir. Chris Kuntadi mengatakan, dengan adanya rute yang dilayani oleh kapal itu maka nanti diharapkan berdampak kepada pemberdayaan ekononi masyarakat yang ada di daerah.

Diakui,  pembangunan fasilitas maupun sarana dan prasarana di pelabuhan itu sampai saat ini belum selesai. Hanya saja, menurutnya hal itu merupakan sebuah proses yang memang harus dimulai dari sekarang.

“Kita tidak bisa memastikan menyelesaikan semua fasilitas yang ada di sini karena tergantung pada kebutuhannya. Kalau misalnya kita bangun ternyata gedung itu tidak dipakai berarti kan rusak atau rugi.  Jadi sementara ini dipakai untuk menampung barang-barang yang ada dulu,” katanya ketika ditanya wartawan di sela sela kunjungannya dalam prosesi launching perdana sandarnya kapal tol laut di Pelabuhan Laut Depapre, Rabu (27/1).

Dikatakan, pemerintah pusat juga sangat mengapresiasi semangat dan keseriusan yang sudah ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura terkait dengan realisasi pemanfaatan pelabuhan tersebut. Oleh karena itu, pihaknya berharap agar pemerintah tidak saja antusias untuk mendatangkan kapalnya, tetapi harus antusias untuk mengadakan barangnya.

“Misalnya kita hanya ingin kapal datang, begitu kapal datang tidak bisa diapa-apain. Barang tidak ada yang dibawa, barang tidak ada yang diturunkan. Itu yang kita ingin lihat dari keseriusan pemerintah daerah,” ungkapnya.

Lanjut dia, saat ini kapal yang melayani rute tol laut  ini hanya satu kapal itu dan belum ada penambahan kapal. Untuk itu, dengan adanya pelayaran yang sementara ini dilayani  1 kapal ini  harus betul-betul dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat.

“Semakin banyak barang yang disediakan maka kita akan datangkan lagi kapal. Nah sekarang kalau kita datangkan dua kapal, buat apa kalau misalnya barangnya tidak ada yang disiapkan,”tandasnya.

Selanjutnya, berkaitan dengan jalan yang sampai saat ini masih dikeluhkan,  sebenarnya sudah dibagi kewenangan terkait  penanganannya. Ada jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten. Dia menegaskan untuk jalan Sentani ke Depapre itu sudah pasti menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi Papua. Sangat dimungkinkan apabila jalan provinsi itu bisa dialihkan penanganannya ke pemerintah pusat melalui APBN. Tetapi dari pemerintah provinsi harus mengajukan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Apakah itu untuk dibantu pembangunannya atau dengan dana alokasi khusus. (roy/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *