Komisi C Minta Pertanggungjawaban Dana Covid Sebelum Vaksin Dikirim

Ketua Komisi C, Yafet Saram (kiri) didampingi Ely Pahabol, Yance Lintamon dan Antonia Huby ketika memberikan keterangan di Swisbell Hotel Jayapura, Sabtu (23/1)

Abock: Vaksi adalah Program Nasional, Daerah Tidak Punya Kewenangan untuk Menolak

JAYAPURA – Hampir 1 tahun penanganan covid 19 dilakukan disejumlah daerah. Selama itu pula program dan upaya dilakukan dengan dukungan anggaran untuk dinas kesehatan maupun tim gugus tugas. Terkait ini Komisi C DPRD Kabupaten Yahukimo yang membidangi pendidikan dan kesehatan terang – terangan menolak masuknya vaksin ke Kabupaten Yahukimo. Alasannya juga mengejutkan dimana menurut mereka hingga kini puluhan miliar anggaran saat covid tahun 2020 lalu belum dipertanggungjawabkan.

Selain itu DPRD juga belum mendapatkan laporan resmi soal berapa warga yang terpapar covid dan sampai dimana penanganan virus ini sehingga mereka menganggap kabupaten terbesar di Papua ini masih dalam zona hijau. “Bagaimana kami mau mendukung program vaksinasi sementara penggunaan anggaran yang puluhan miliar juga kami tidak tahu digunakan seperti apa,” beber Ketua Komisi C, Yafet Saram, SIP didampingi anggota komisi C lainnya,  Elly bahabol, Yance Ilintamon  dan  Antonia Huby saat ditemui di Swisbell Hotel Jayapura, Sabtu (23/1).

Kata Yafet anggaran covid di Yahukimo pada tahap pertama sebesar Rp 75 miliar sedangkan untuk tahap kedua sebesar Rp 60 miliar. Ini disebut yang terbesar di Papua dengan kondisi daerah masih berstatus zona hijau. “Jadi  menurut kami ini dulu dipertanggungjawabkan sebab dananya besar sekali. Kami juga belum mendapat laporan digunakan berapa banyak dan untuk apa saja,” imbuhnya. Selain itu kondisi di Yahukimo masih butuh banyak sosialisasi kepada masyarakat. “Disana (Yahukimo) masih banyak yang bingung masker ini untuk apa. Nah penjelasan soal masker saja belum diketahui lalu tiba-tiba muncul vaksin yang semakin membuat masyarakat bingung,” jelas Yafet.

Senada disampaikan Ely Pahabol, Yance Lintamon dan Antonia Huby yang mengatakan belum saatnya vaksin masuk ke Yahukimo. Mereka meminta dinas dan pemerintah (eksekutif) memaparkan dulu soal penggunaan anggaran covid. “Kami menolak vaksin masuk sebab sampai sekarang kami belum mendapatkan laporan penggunaan meski sudah pernah meminta ke dinas terkait,” tutup Yance Lintamon.

Sementara Ketua Tim Gugus Tugas Covid 19 Kabupaten Yahukimo, Abock Busup yang dikonfirmasi menyampaikan bahwa persoalan vaksi adalah program nasional sehingga daerah tidak punya kewenangan untuk menolak.

  Vaksin akan tetap masuk ke Yahukimo namun didahului dengan sosialisasi  kepada masyarakat agar tidak menimbulkan penolakan. “Saya pikri Komisi C tidak bisa sepihak menolak karena ini program nasional dan ini akan tetap jalan. Nantinya untuk vaksin pertama itu para pejabat dulu biar masyarakat tidak takut. Presiden juga sudah mendahului jadi kita akan lakukan hal serupa,”  kata Abock. Lalu  soal anggaran covid 19 kata Abock yang benar hanya tahap pertama yakni Rp 70 miliar dan anggaran sebesar ini  dikelola oleh beberapa dinas baik dinas kesehatan, dinas perindagkop termasuk untuk membangun rumah sakit covid yang sudah hampir rampung.

  Rumah sakit ini nantinya diresmikan oleh bupati terpilih dan bukan lagi dirinya sebagai bupati. Lalu untuk evaluasi atau pertanggungjawaban dikatakan semua dihandle oleh BPK dan bukan oleh DPR. “Ada rumah sakit yang dibangun dari dana Rp 70 miliar tadi dan kenapa rumah sakitnya terpisah, ini karena masyarakat tidak mau kalau digabung dan jika covid tidak lagi ada, rumah sakit ini bisa digunakan untuk penanganan pasien lain semisal HIV, Kaki gajah dan lainnya tapi semua laporan pertanggungjawabannya disampaikan ke BPK yang nanti akan mengaudit,” tutup Abock.  (ade)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *