Dengan Memiliki Hak Cipta, Bisa Mendapat Royalty

Banyak karya seni, baik lagu, tarian dan karya cipta lainnya yang bisa didaftarkan sebagai hak kekayaan intelektual atau hak cipta. Tampak salah satu kelompok tari sedang menggelar tarian Yosim Panca pada Festival Teluk Humbolt beberapa waktu lalu.( FOTO: Dok.Cepos)

Upaya Kanwil Kemenkumham Papua Mendorong Hak Cipta di Papua (Bagian II/Habis)

Di Papua, banyak sekali seniman  yang menghasilkan karya seni, namun sedikit yang sadar untuk mendaftarkan hak ciptanya tersebut. Seperti halnya, lagu-lagu yang sering kali kita dengar dan ditampilkan pada acara tertentu. Lantas bagaiman Kanwil Hukum dan HAM Papua mendorong agar semua pencipta lagu, wajib untuk mendaftarkan hak ciptany?.

 Laporan: Roberthus Yewen, Jayapura

  Menurut kepala Kanwil Kemenkumham Papua, Anthonius Ayorbaba, mematenkan atau mendaftarkan karya cipta,seperti lagu-lagu ini sangat penting. Sebab, jika lagu yang diciptakan nanti terkenal atau tren dan tidak terdaftar, maka tidak bisa mengklaim terhadap mereka yang publikasikan lagu tersebut menjadi tren. Karena, masing-masing orang akan berpikir dari segi segmentasinya.

  Menurut Anthonius dari segi hak ciptanya tentu bisa menerima royality seperti penambahan pendapatan, menikmati kesejahteraan seperti kebanyakan musisi Indonesia saat ini yang hidup dari royality mereka. Oleh karena itu, jika terdaftar sebagai hak cipta, sehingga ketika direkam dan lain sebagainya tentu akan berdampak baik terhadap peningkatan kesejahteraan dari pencipta lagu tersebut.

   Paling tidak, dari hasil ciptaan lagu ini dapat memberikan kehidupan di dalam keluarga dari hasil karyanya. Karena ini bentuk penghargaan dari hasil karyanya yang harus diberikan apresiasi oleh semua yang menikmati hasil karya seseorang.

   “Semua orang bisa nyanyi, tetapi semua orang tidak bisa mencipta. Untuk itu, orang-orang yang mencipta harus diberikan perlindungan, sehingga hak-hak kakayaan intelektual mereka benar-benar berdampak positif bagi mereka,” ucap Alumnus Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih ini.

   Pihak Kanwil Kemenkumham berharap dengan apa yang terus dipublikasikan ini, maka masyarakat bisa memiliki kesadaran untuk mendaftar. Tak hanya itu, pihak Kanwil Kemenkumham akan melakukan berbagai pendekatan pelayanan langsung kepada masyarakat, tetapi juga masyarakat yang datang ke Kanwil Kemenkumham Papua akan diproses untuk mengecek dan menyampaikan berbagai persyaratan sesuai dengan biaya yang diketahui untuk didaftarkan hasil ciptaannya.

   Untuk biaya pendaftaran sendiri, menurut PNBP Hak Cipta berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2019 ada beberapa keragaman dengan besaran harga yang bisa dijangkau. Misalnya, online ada beberapa perbedaan dengan nilai sebesar Rp 200 ribu-700 ribu.

  “Tidak terlalu mahal, tetapi sekali didaftarkan itu legalitasnya mendunia. Keuntungannya di daftarkan di Direktorat Kekayaan Intelektual itu tidak hanya dikenal dan diketahui di Indonesia, tetapi diketahui di seluruh dunia dan legalitasnya terjamin,” ujar Anthonius.

  Sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua dirinya akan terus mendorong, karena hak cipta dari berbagai kategori yang disampaikan, tentunya paling banyak di Papua adalah lagu. Sedangkan, yang lainnya bisa dilihat di dunia akademisi dan sebagainya akan didorong juga.

   “Kalau untuk lagu yang sangat terkenal di Papua, kita akan mencoba untuk memulai mendaftarkan hak cipta, seperti yang saya lakukan waktu jadi Kakanwil Kemenkumham Papua Barat terhadap bapak Yance Rumbino selaku pencipta lagu Tanah Papua, sehingga bisa mendapatkan royality sebesar Rp 500 juta,” bebernya.

   Anthonius berharap, lembaga-lembaga terkait lainnya harus konsen dalam memberikan perhatian dan bantuan, seperti misalnya pemerintah daerah harus bisa memberikan dukungan terhadap kelompok-kelompok musisi, anak-anak muda Papua dan kelompok masyarakat lainnya yang punya talenta.

   “Juga lembaga MRP, DPR Papua harus juga mendukung dalam regulasi yang memberikan perlindungan seperti di Papua Barat kemarin saya mendorong sampai pemerintah daerah juga mendorong dan saat ini tinggal menunggu penetapan DPR Papua Barat untuk Raperdasi Provinsi berkaitan dengan hak kekayaan intelektual dan bantuan hukum bagi orang miskin di Papua,” harapnya.  (*/tri).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *