Pembagian Rumah Bantuan Korban Banjir Bermasalah

Tampak rumah bantuan korbn banjir bandang  yang terletak di belakang Kantor Bupati Jayapura. Diduga banyak warga bukan korban banjir menempati rumah itu. ( FOTO: Robert Mboik Cepos)

SENTANI-Pembagian rumah bantuan bagi korban banjir bandang Sentani tepatnya di Kampung Kemiri saat ini masih menimbulkan persoalan. Hal ini disebabkan ada sejumlah persoalan yang masih terjadi sehubungan dengan pembagian rumah itu.

Salah satu warga yang juga sebagai Ketua RT 07 RW 1, Aser Suebu mengatakan, persoalan yang paling fatal adalah saling klaim mengklaim kepemilikan rumah itu. Bahkan ada juga warga yang bukan menjadi korban langsung dari bencana banjir bandang itu, namun mereka memiliki rumah itu .

“Ada sekitar 20-an keluarga, bahkan itu kurang, malah lebih dari itu,” kata Aser Subeu, ketika ditemui media ini di Posko pengungsian SKB, Jumat (22/1).

Aser yang saat ini masih bertahan di Posko pengungsian itu menuturkan, ada banyak persoalan yang terjadi terkait dengan kepemilikan rumah bantuan Yayasan Budha Yzu Chi tersebut. Misalnya, ada warga yang sudah tinggal di rumah itu tidak sesuai dengan sertifikat rumah yang dibagi. Mereka masuk rumah dengan cara merusak pintu dan ada juga yang masuk lewat jendela.

Dia juga menyebutkan, permasalahan yang terjadi saat ini, salah satu faktor penyebabnya adalah kesalahan yang dilakukan oleh pihak BPBD Kabupaten Jayapura sejak awal pendataan terhadap para korban bencana itu. Di mana setelah bencana, BPBD melakukan pendataan tanpa melakukan verifikasi dengan pihak RT maupun RW setempat.

“Mereka datang, ketemu siapa di situ tulis. Mungkin ada orang dari Keerom yang saat itu datang ke situ, mungkin didata juga,” pungkasnya.

Dia mengaku, yang mendiami perumahan itu. Saat ini adalah warga kampung kemiri. Namun, yang mendapatkan rumah itu semestinya berdasarkan  kategori tingkat kerusakananya. Misalnya yang kehilangan rumah  sama sekali harus didahulukan. Tapi yang sekarang, justru yang tidak terkena dampak langsung, juga mendapatkan rumah itu.

“Waktu itu juga ada surat dari bupati, meminta warga Kemiri yang tinggal dibantaran sungai sampai pada jarak 50 meter, itu juga harus direlokasi. Tapi mereka bukan terkena dampak langsung. Masih ada yang terkena dampak langsung,” ujarnya.

Selain itu kata dia, ada juga beberapa orang yang memasukan beberapa anggota keluarganya untuk mendapatkan rumah itu. Ini yang harus dilihat oleh pemerintah.

“Saya sampai sekarang masih tinggal di sini, karena rumah saya disabotase orang lain. Saya tidak bisa pindah ke rumah lain, karena rumah itu sudah terverifikasi milik saya, dan sertifikatnya milik saya. Kalau saya mau pindah prosesnya panjang. Sehingga kami minta pemerintah yang selesaikan persoalan ini,” ungkapnya penuh harap.(roy/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *