Kantor Dipalang, DPRD Pinjam Ruangan Kantor Bupati

Rapat antara Badan Anggaran Dewan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Merauke yang dipimpin Ketua DPRD Merauke dengan meminjam ruang rapat bupati di Kantor bupati Merauke, Jumat (22/1). ( FOTO: Sulo/Cepos)

MERAUKE- Karena  kantor masih dipalang hingga Jumat (22/1) kemarin, membuat DPRD  Merauke yang seharusnya menggelar kegiatan tersebut di ruang sidang dewan terpaksa harus meminjam ruang rapat Kantor Bupati Merauke  untuk melakukan rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai Sekda.

   Ketua  DPRD Kabupaten Merauke Ir. Drs. Benjamin Latumahina kepada wartawan membenarkan  jika  pihaknya terpaksa meminjam ruangan rapat kantor bupati tersebut untuk menggelar rapat dengan TPAD.

  “Karena gedung kita dipalang sehingga ada agenda-agenda negara yang sudah kita tetapkan sesuai yang ditetapkan badan musyawarah harus bergeser. Sehingga  kita mengambil inisiatif untuk menjalankan  program-program yang sudah ditetapkan,” kata Kertua DPRD Merauke   Benjamin Latumahina kepada wartawan saat break dari rapat  tersebut, Jumat (22/1).

   Benjamin Latumahina mengungkapkan, bahwa yang dilakukan ini semuanya rapat penting  yang berkaitan dengan kehidupan perekonomian dan sebagainya. “Kalau itu dipalang ya, kebetulan kita masih diberi kesadaran dan tanggungjawab kita bersama sehingga mengambil inisiatif untuk membicarakan dengan meminjam  kantor bupati untuk melakukan rapat  dengan badan anggaran dewan dengan TAPD,”  jelasnya.

   Sebenarnya lanjut Benjamin Latumahina, kalau masalah tersebut  dikomunikasikan dan dikoordinasikan baik dengan Muspida, Forkopimda  maka bisa mendapatkan satu titik temu. “Tapi dalam  rapat tadi, saya menjelaskan agar gedung tersebut segera dibuka. Karena ada agenda-agenda penting yang akan dilaksanakan diantaranya sidang paripurna dewan setelah KPU menetapkan bupati terpilih,” katanya.

   Selain itu, lanjut  Benjamin Latumahina  bahwa beberapa waktu lalu telah dibentuk tim penyelesaian hak ulayat. Tim penyelesaian hak ulayat itu, ungkap dia beranggotakan berbagai stakeholder diantaranya kepolisian dan kejaksaan.

  “Saya minta kepada pak sekda sebagai tim anggaran  untuk bagaimana segera direalisasikan  tim itu  yang melibatkan kepolisian,  kejaksaan dan lain-lain,” terangnya.

   Ditambahkan bahwa di satu sisi  karena tanah tersebut sudah sertifikat, maka tidak bisa dibayar namun di satu sisi ada tali asih untuk bagaimana hak ulayat diperhatikan. “Pertimbangan-pertimbangan  ini harus dibahas secara tim,” tandasnya. (ulo/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *