Rumah Sewa Harus Miliki 30 Persen Lahan Hijau dan Bukan Tempat Kumpul Kebo

Suasana rapat yang melibatkan puluhan pemilik tempat usaha rumah sewa di ruang rapat DPRD Kota Jayapura, Rabu (20/1). Dalam rapat tersebut dibahas 2 perda yaitu tentang rumah sewa dan retribusi jasa di Kota Jayapura. (FOTO: Gamel Cepos)

Menilik Kegiatan Pengawasan Dua Perda Tentang Rumah Sewa Dan Retribusi Jasa di Kota Jayapura.

Kota Jayapura sendiri memiliki aturan main dalam menghasilkan atau memacu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beberapa cara yang sedang digenjot adalah retribusi di sektor jasa seperti apa implementasinya? 

Laporan : Abdel  Gamel Naser

Kota Jayapura dengan relief topografi yang berbukit – bukti dan dekat dengan kawasan penyangga Cycloop serta laut pasific membuat potensi sumber daya alam yang bisa dikelola juga terbatas. Potensi yang bisa dikembangkan untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih cenderung pada sektor jasa dan perdagangan.

Sepeti Perda di sektor jasa  retribusi jasa umum serta perda tentang usaha rumah sewa yakni Perda nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum dibahas lebih banyak soal biaya pemakaman dan dinamikanya. Lalu Perda nomor 13 tahun 2016 tentang usaha rumah sewa dengan semua aturan mainnya.

Dari perda nomor 13 ini DPRD mengundang puluhan pemilik rumah sewa di Jayapura termasuk kepala kelurahan dan RT/RW. Perangkat ditingkat bawah ini diminta ikut mensosialisasikan bahwa ada tanggungjawab yakni pajak yang menjadi kewajiban untuk dibayarkan oleh pemilik usaha kepada pemerintah.

Soal usaha rumah sewa sendiri ternyata memberi kontribusi yang cukup menjanjikan  dimana target tahun 2020 terjawab dengan memperoleh pendapatan Rp 800 juta dan di tahun 2021 Bapenda kembali menargetkan bisa mengantongi Rp 2 miliar atau naik 100 persen lebih.  Namun kata Sekretaris Bapenda, Ali Mashudi  ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi jika ingin membangun rumah sewa.

“Perda ini hak inisiatif DPR yang ternyata memiliki potensi dan jadi primadona dimana dari target 2020 bisa mencapai Rp 800 juta dan tahun  ini target kami naik menjadi Rp 2 miliar. PAD tentang rumah sewa sendiri masuk dalam 5 besar yang berpotensi,” beber Ali di ruang rapat DPRD Kota Jayapura, Rabu (20/1) kemarin.

Jayapura sebagai daerah tujuan dipastikan membutuhkan tempat tinggal sehingga masih  memiliki potensi yang menjanjikan. Namun Ali menegaskan bahwa kritera rumah sewa tak bisa sekedar dibangun begitu saja melainkan harus memenuhi  beberapa kriteria mulai dari layak huni, jarak, memiliki lokasi hijau sebesar 30 persen, memiliki lokasi parkir, tangga darurat dan tidak dipakai untuk tempat prostitusi maupun tempat kejahatan.

“Ada pengawasan dan pembinaan yang dilakukan dinas,  termasuk yang boleh tinggal harus yang sudah menikah, bukan kumpul – kumpul,” ujarnya. Di Jayapura sendiri tercatat ada 400 lebih rumah sewa namun dengan jumlah kamar di atas 10 kamar sebanyak 298 dan yang di atas 10 kamar dikenakan pajak hotel 10 persen dari total penghasilan. “Pajak ini dibebankan kepada penyewanya bukan pemilik usahanya. Misal sebulan bisa menghasilkan Rp 10 juta maka yang dilaporkan/setor Rp 1 juta.

“Jangan protes sebab Hotel 777 hanya 7 kamar dan Hotel Kotaraja hanya 6 kamar tapi ikut membayar pajak hotel karena kriterianya sudah berbeda,”  jelas Ali. Namun ia meminta agar pemilik usaha tidak mengakali dengan membuat di bawah 10 kamar untuk menghindari pajak atau membuat sejumlah rumah sewa dengan nama pemilik yang berbeda sebab pihaknya bisa mengetahui permainan seperti itu. Sementara untuk lokasi pemakamann ternyata masih ada PR yang harus diselesaikan terutama ketersediaan lokasi dan penataan.

Banyak orang yang membuat  bentuk makam semaunya sendiri. Yang begini – begini kata Kadis PUPR, Nofdi satu saat akan ditertibkan. Diseragamkan semua agar lebih rapih dan tidak memberi kesan perbedaan strata sosial.

“Cuma memang anggota saya di lapangan masih ada yang tidak paham, sudah ada ukuran standart untuk makam tapi malah diberi lebih dan diluar ukuran standar,” akunya. Selain itu pemberian tarif juga sering ditemukan tak sesuai Perda,” ucap Nofdi. Ia juga menyatakan bakal menertibkan lokasi pemakaman agar tidak ada lagi lokasi makam yang tidak dalam pengawasan pemerintah.

Jangan sampai halaman rumah karena luas akhirnya dijadikan makam keluarga. Nofdi juga mengaku kaget karena di Dok IX ternyata ada makam yang lokasinya milik Kodam XVII Cenderawasih. “Selain itu tarif pemakaman harus seragam dan tidak memberatkan,” imbuhnya.

Ketua DPRD Kota Jayapura, Abisai Rollo sempat menyinggung ini. Ia tak mau masyarakat ketika hidup susah namun untuk meninggal juga masih merasakan kesusahan. “Masyarakat harus paham bahwa ada aturan pemerintah soal retribusi. Pungutan jangan jadi keresahan dimana yang standarnya hanya Rp 1 juta akhirnya dibayar sampai Rp 3 juta. Jangan lahir hidup dan mati juga susah sehingga perlu dipikirkan bersama – sama,” singgungnya.

Ia juga meminta lokasi makam diseragamkan agar tertib termasuk dibagi blok  baik dewasa maupun anak – anak. Dan disiapkan daftar pada papan di pos pemakaman. “Semisal ada keluarga dari luar Papua yang mau melihat makam orang tuanya, ia cukup  mencari nama lengkap, di blok berapa dan urutan berapa,  jadi lebih memudahkan,” bebernya. Bukan seperti sekarang  keluarga duka harus meraba – raba mencari patokan pohon atau tembok atau benda lain. “Saya pikir ini kota sehingga sudah harus tertib dan lebih maju,” pungkasnya. (*/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *