KUA/PPAS  Diteken, Sidang RAPBD Segera Digelar

Bupati Herry Ario Naap, S.Si.,M.Pd dan Ketua DPRD Biak Numfor Milka Rumaropen ketika menandatangani MoU KUA/PPAS, di Kantor DPRD Biak Numfor, Selasa (19/1). ((FOTO: Fiktor/Cepos)

BIAK-Bupati dan DPRD Kabupaten Biak Numfor  telah menyepakati dan melakukan penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2021, Selasa (19/1) kemarin.

  Kesepakatan itu ditandai dengan pendatanganan MoU antara pihak eksekutif dan legislatif, yang dalam hal ini ditandatangani langsung oleh Bupati Herry Ario Naap, S.Si.,M.Pd, Ketua DPRD Biak Numfor Milka Rumaropen dan pimpinan dewan lainnya.

   “Dengan penandatanganan KUA/PPAS ini maka sidang RAPBD segera dilakukan,” ujar Herry Naap kepada wartawan setelah menandatangani KUA/PPAS di Kantor DPRD Biak Numfor, kemarin.

   Dijelaskan, bahwa pembahasan KUA/PPAS tahun 2021 mengacu pada sistem aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri yang secara nasional wajib diterapkan di seluruh Indonesia mulai tahun 2021. Bupati  juga mengatakan, bahwa keterlambatan pembahasan RAPBD tahun 2021 disebabkan dengan penyesuaian aplikasi SIPD dan hampir terjadi juga di seluruh daerah di Indonesia.

   “Aplikasi SIPD ini memang baru, program yang dibuat harus dijelaskan dengan terinci, misalnya untuk setiap belanja harus dijelaskan detail karena sudah tidak bisa diubah lagi. Ya, kalau sudah dibuat diaplikasi maka tidak ada perubahan lagi atau dirubah ditengah jalan.Jadi apa yang telah ditetapkan dalam sidang RAPBD nantinya itu yang harus dilakukan dan terintegrasi ke Kementerian Dalam Negeri sehingga mudah dikontrol oleh semua pihak,” jelas Bupati. (itb/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *