Kejati Diminta Profesional Tangani Dugaan Korupsi Dana Banjir

Sihar Lumban Tobing ( FOTO: Robert Mboik Cepos)

SENTANI- Anggota DPRD Jayapura, Sihar Lumban Tobing, berharap kepada pihak Kejaksaan Tinggi Papua supaya lebih profesional dalam menangani perkara dugaan korupsi dana bencana banjir bandang di Kabupaten Jayapura pada 2019 lalu.

” Saya sebagai wakil rakyat meminta kepada pihak Kejaksaan tinggi Papua untuk benar-benar bekerja profesional,” kata Sihar Lumban Tobing kepada wartawan di Sentani, Rabu (20/1).

Menurutnya, kasus dugaan penyelewengan dana bencana banjir bandang yang bersumber dari donasi masyarakat itu belakangan ini sedang viral di media sosial dan juga menjadi perhatian publik. Oleh karena itu, pihaknya juga meminta kepada Kejaksaan Tinggi Papua supaya melakukan pemeriksaan secara tuntas terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam penggunaan dan pengelolaan dana banjir bandang tersebut.

” Kenapa saya bilang profesional, kalau memang ada indikasi kerugian negara penyalahgunaan kewenangan silakan diusut tuntas,” tegas politisi Partai Golkar itu.

Menurutnya, apabila berdasarkan hasil penyelidikan pihak Kejaksaan Tinggi Papua setelah meminta dan mengumpulkan bukti dari berbagai pihak dan tidak cukup bukti maka, pihak Kejaksaan Tinggi Papua harus berani membuka ke publik dan menyatakan bahwa dugaan penyimpangan dana bantuan banjir bandang itu tidak cukup bukti.

“Jadi harus profesional. Karena ini sudah menjadi konsumsi publik, terutama  kalangan masyarakat di Kabupaten Jayapura. Jangan sampai masyarakat Kabupaten Jayapura punya spekulasi masing-masing, atau membuat asumsi sendiri. Jadi pihak Kejati harus profesional untuk mengusut kasus ini kalau cukup bukti silakan dilanjut Kalau tidak sampaikan juga ke publik,” tegasnya.

Pria yang juga berprofesi sebagai pengacara tersebut juga meminta kepada pihak-pihak yang terkait dalam hal ini yang dimintai keterangan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Papua, baik itu pihak ketiga kalau memang ada dan juga pihak pemerintah yang mengelola anggaran tersebut supaya memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya.

“Saya juga minta dan berharap kepada masyarakat bahwa masyarakat itu juga punya hak untuk melakukan kontrol terhadap perkara ini,” tutupnya. (roy/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *