Pemkab Siap Bayar Jika Ada Dasar Hukumnya

Ruslan Ramli, SE, M.Si ( FOTO: Sulo/Cepos)

MERAUKE – Maraknya pemalangan yang dilakukan  oleh masyarakat pemilik hak ulayat terhadap sejumlah aset pemerintah daerah dalam beberapa pekan terakhir mendapat tanggapan dari Penjabat Sekertaris Daerah Kabupaten Merauke Ruslan Ramli, SE, M.Si.

   Menaggapi pertanyaan Cenderawasih Pos  terkait dengan sejumlah aset Pemkab Merauke yang dipalang seperti Kantor Dinas Perikanan, DPRD dan terakhir GOR Hiad Sai, Ruslan Ramli menjelaskan bahwa laporan tersebut sebenarnya sudah sampai ke Bupati  Merauke Frederikus Gebze. Termasuk ke ketua DPRD Kabupaten Merauke Ir. Drs Benjamin Latumahina.

  “Bahkan kita sudah pernah dipanggil DPRD. Jadi  ada kesimpangsiuran dari aspek hukum. Artinya ada tanah yang sudah bersertifikat. Cuma status sertifikatnya itu hak pakai dan lain-lain. Kemudian, ada pernyataan-pernyataan bahwa kalau sudah bersertifikat tidak boleh dibayar. “ungkap Sekda.

  “ Di sisi lain, ini belum pernah dibayar hak ulayatnya dan masih simpang siur. Kita ingin  mencari penegasan sesungguhnya. Kalau memang ada dasar hukumnya dan menjadi kewajiban harus kita selesaikan  sebenarnya itu jauh lebih bagus,’’ tandas Ruslan Ramli kepada Cenderawasih Pos,  Selasa (19/1).

    Menurut  Sekda Ruslan Ramli bahwa untuk memberikan kepastian hukum  jika seandainya para  pemilik hak ulayat tersebut yang merasa dirugikan dan mau  untuk menuntut ke pengadilan.  “Itulah tempat sesungguhnya, seandainya ada yang merasa dirugikan maka tuntutlah ke pengadilan,” tandasnya.

   Menurut dia, apapun  putusan pengadilan nanti, pihaknya  siap  untuk melaksanakan. “Kalau pengadilan   memerintahkan  untuk bayar maka kita harus bayar. Sebab, sudah ada dasar hukum untuk melakukan pembayaran pembayaran,” jelasnya.

  Ia mencontohkan, tanah  Dinas Perikanan dimana Pemerintah Daerah telah membeli tanah itu dari dokter Raymond  dan telah bersertifikat dan menjadi masalah sekarang. “Nah, pertanyaannya, kalau sudah bersertifikat kemudian kita bayar apakah tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian  hari. Itu yang harus kita berharap ada penegasan sebenarnya. Begitu juga tanah di DPRD  yang sudah bersertifikat. Tapi pemilik hak ulayat merasa tidak pernah menerima pembayaran atau ganti rugi selama ini,” terangnya.

  Ditambakan, pihaknya sudah beberapa kali rapat dengan dewan  dan mengusulkan jika  boleh ada Peraturan Daerah yang mengatur masalah tanah, supaya siapapun  pemimpinnya kedepan sudah ada standarisasi, ada kepastian dan kejelasan. “Atau kalau ada  merasa dirugikan  menuntut di Pengadilan dan kalau pengadilan  memutuskan harus membayar dan sudah inkrah, maka ada dasar hukum yang lebih pasti,” tandasnya. (ulo/tri)   

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *