Pansus Bakal Panggil Pengelola Klinik Soal Harga Swab Antigen

Ketua Pansus Covid 19 Kota Jayapura, Yuli Rahman

JAYAPURA – Setelah pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan meniadakan tes rapid sebagai syarat untuk bepergian keluar kota dan digantikan dengan swab antigen, persoalan baru kemudian muncul. Beragamnya harga swab antigen ini dikeluhkan oleh masyarakat dan meminta DPRD Kota Jayapura untuk memfasilitasi terkait harga mana yang sebenarnya digunakan.

Ketua  Pansus Covid 19 Kota Jayapura, Yuli Rahman membenarkan adanya keluhan tersebut dan langkah yang diambil DPR adalah akan menkroscek harga ini ke setiap klinik yang memberikan pelayanan swab antigen. Pasalnya kata Yuli aturan dari  Kemenkes harga standart dari swab ini hanya Rp 250 ribu  namun ternyata kondisi di lapangan ada klinik yang menarik hingga Rp 400 ribu. “Jadi harganya beragam dan tidak sama. Ada yang Rp 275 ribu namun ada juga yang mematok Rp 400 ribu. Dari ini makanya kami akan panggil beberapa laboratorium yang memberi harga diluar standart sebab kami menganggap itu terlalu mahal,” kata Yuli di ruang kerjanya, Selasa (19/1).

Harga Rp 400 ribu dikatakan cukup mahal dengan kondisi pandemi saat ini mengingat banyak roda ekonomi yang terpuruk dan berdampak pada ekonomi masyarakat. Ketika pendapatan sulit seharusnya pihak klinik juga tidak mematok setinggi itu. “Kalau Rp 400 ribu kalau hasilnya negatif otomatis orang tersebut diperbolehkan untuk berangkat tapi bagaimana jika hasilnya positif sementara ia sendiri harus segera berangkat dan telah mengeluarkan uang cukup besar,”  beber Yuli.

“Jadi nanti ada beberapa lab yang kami panggil, kamiminta jangan memperberat masyarakat dengan beban pemeriksaan seperti ini. Kalau negatif mungkin masih baik tapi kalau hasilnya positif kan kasihan juga belum lagi swab antigen hanya berlaku 2 – 3 hari dan jika ia salah menjadwalkan maka ia harus mengetes lagi,” imbuhnya. Saat ini Pemkot kata Yuli Rahman belum bisa merekomendasikan puskesmas atau rumah sakit mana yang dijadikan rujukan untuk rapid antigen ini sebab alatnya belum ada.

“Yang ada di klinik – klinik dan itu merupakan milik klinik itu sendiri. Kami masih menunggu bantuan BNPB  pusat dan memang kami pikir jika pemkot lewat puskesmas perlu memiliki ini  tentuna harganya bisa lebih  terjangkau,” tandasnya. (ade/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *