DPRP Perlu Cermati Regulasi yang Bertentangan Dengan Otsus

Melyana R Pugu (Gamel/Cepos)

JAYAPURA – DPR RI saat ini tengah membahas tiga pasal dalam Prolegnas Prioritas yang berkaitan dengan Papua. Tiga pasal tersebut adalah pasal 1 tentang ketentuan umum, pasal 34 tentang sumber – sumber penerimaan daerah dan pasal 76 tentang pemekaran daerah. Hanya saja dari tiga pasal ini dikatakan bila ditelaah jauh ke dalam  masih ada hal – hal yang menjadi kontroversi terutama berkaitan dengan kewenangan.

Konkritnya bisa dilihat dari Undang –  undang Otsus yang berlaku di Papua namun ternyata tidak berlaku di daerah kabupaten kota karena pemerintah kabupaten dan kota lebih menggunakan undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Artinya ada dua aturan hukum yang berlaku padahal ada asas lex specialis derogat legi generalis yang artinya aturan hukum yang lebih khusus mengenyampingkan aturan hukum yang lebih umum sehingga seharusnya UU Otsus berlaku hingga ke daerah.

Disini menurut salah satu akademisi Uncen, DR Melyana Pugu S.IP, M.Si lembaga legislatif perlu lebih cermat terlebih berkaitan dengan Undang – undang Omnibuslaw  yang akan diterapkan secara nasional. “UU Nomor 23 kan tentang pemerintahan daerah sementara di Papua ada Otonomi  Khusus dan saat ini ada lagi UU Omnibuslaw yang semua kontrol dan kebijakan dilakukan oleh pusat. Daerah tidak memiliki kewenangan disitu,” kata Pugu, di Entrop, Senin (18/1). Undang – undang ini juga dikatakan bisa melemahkan UU Otsus  dan termasuk UU Nomor 23 itu sendiri karena semua kewenangan diambil alih oleh pemerintah pusat.

“Dan  cakupan yang ditentukan pusat juga tak main-main. Semua yang berkaitan dengan kehutanan, pertambangan maupun kelautan nanti dihandle pemerintah pusat artinya UU Otsus juga tak memiliki kekuatan untuk mengelola aspek – aspek di atas nah ini yang saya pikir perlu dicermati juga,” tutupnya. (ade/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *