Cegah Korupsi, Pemprov MoU dengan Pemerintah Jerman

Doren Wakerkwa ( FOTO: gratianus silas/cepos)

JAYAPURA- Pemerintah Provinsi Papua menandatangani MoU secara virtual antara Pemerintah Republik Federal Jerman (diwakili oleh GIZ) yang telah mendukung Pemerintah Indonesia dalam pencegahan korupsi sejak 2007, dalam proyek kerja sama bilateral Assistance in Preventing and Combating Corruption (APCC).
Fase proyek yang berlangsung dari Januari 2019 hingga Desember 2021 ini, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Sorong Selatan menjadi wilayah yang dipilih untuk mendapatkan dukungan bantuan teknis, dengan fokus pada tata kelola pemerintahan yang baik di sektor kehutanan.
Berbagai bentuk kerjasama di Tanah Papua telah dilakukan dalam dua tahun ini, di antaranya pelaksanaan kajian Indeks Anggaran Daerah dan Analisis Anggaran Daerah di Papua dan Papua Barat (bekerjasama dengan Seknas Fitra), lokakarya pengembangan perizinan elektronik di Provinsi Papua Barat, pengembangan modul anti-korupsi masyarakat adat (bekerja sama dengan AMAN dan ICW), serta penguatan sektor publik dan LSM melalui sosialisasi JAGA di Papua dan Papua Barat. Selain itu, GIZ terus mendukung upaya KPK RI dalam memastikan pengembangan sistem pencegahan korupsi yang terintegrasi.
Pj Sekda Papua, Doren Wakerkwa, mengapresiasi dukungan yang diberikan. Kata Wakerkwa, Pemprov Papua berkomitmen untuk tetap bersinergi dengan KPK RI maupun stakeholder lainnya guna mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan modern dengan tujuan utama kesejahteraan masyarakat di Papua.
“Ada banyak kendala teknis baik masalah SDM, teknologi ataupun lainnya yang diakibatkan oleh kondisi alam di Papua. Namun tidak menyurutkan semangat untuk tetap berkarya lebih baik,” terang Pj Sekda Papua, Doren Wakerkwa, Kamis (15/1).(gr/ary)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *