Waspadai Putusan Mahkamah Konstitusi

DR Melyana Pugu S.IP ( FOTO: GAMEL/CEPOS)

JAYAPURA – Hingga batas waktu terakhir pendaftaran gugatan Pemilukada 11 Kabupaten di Papua pada 9 Desember 2020 lalu tercatat sebanyak 14 pasangan calon yang mengajukan keberatan ke mahkamah Konstritusi. Yang terakhir adalah salah satu pasangan calon dari Boven Digoel, Martinus Wagi dan Isak Bangri yang mengajukan keberatannya. Nah dari kondisi tersebut hingga kini pelaksanaan Pemilukada Papua bisa dibilang sukses.
Pasalnya sejak awal banyak yang memprediksikan bahwa ada sejumlah daerah akan “menyala” dari pesta demokrasi tersebut. Prediksi – prediksi ini tentunya sangat wajar mengingat dari beberapa kali Pilkada selalu berujung konflik dan berakhir di MK.
Bahkan pihak kepolisian dan aparat keamanan lainnya juga sudah memetakan daerah mana saja yang dianggap rawan. Akan tetapi peluang – peluang tersebut perlahan terbantah karena dari 11 kabupaten hanya Boven Digoel yang sempat membuat was was mengingat sempat terjadi konflik namun di awal Pemilu.
Terkait itu salah satu akademisi Uncen, DR Melyana Pugu S.IP, M.SI berpendapat bahwa saat ini semua boleh menarik nafas lega karena Pemilu sudah berakhir dan masing – masing kabupaten sudah memiliki pemimpin yang ditetapkan meski belum dilantik. Hanya yang perlu diingat adalah ada 14 pasangan calon yang masih mengajukan keberatannya lewat jalur hukum.
Hal ini tentunya patut dihormati karena fasilitas lewat hukum memang dianjurkan jika merasa dirugikan. Akan tetapi peluang untuk terjadinya protes bentuk ketidakpuasan dari proses hukum juga masih harus diantisipasi oleh aparat keamanan.
Namun peluang untuk lahirnya konflik masih ada meski diperkirakan tidak sekuat Pilkada – pilkada sebelumnya. “Kalau ditanya mengapa Pemilu tahun ini tak seganas tahun – tahun sebelumnya saya pikir ini tak lepas dari situasi Covid juga. Sudah ada warning dan wanti – wanti yang diberikan pihak penyelenggara termasuk pemerintah soal ancaman Covid sehingga semangat yang dulu menggebu menyambut Pemilu kini justru menurun,” kata Pugu di Jayapura, Jumat (15/1).
Namun ia mengingatkan untuk tetap mewaspadai potensi yang kemungkinan muncul pasca putusan MK mengingat dari seluruh pasangan calon yang mengajukan keberatannya dipastikan menginginkan hasil yang berbeda atau ada perubahan.
Dan jika itu tidak terjadi maka bisa saja ada bentuk protes yang akan muncul. “Nah kalau protesnya masih wajar – wajar saja saya pikir tidak masalah tapi kalau sudah ada yang memprovokasi ini yang harus diantisipasi. Jangan sampai Pilkada yang sudah aman justru kembali rusuh pasca putusan MK,” tambahnya.
Pugu berpendapat jika para pemimpin yang maju memandang demokrasi sebagai sebuah proses yang harus dihormati dan kalah menang adalah suatu yang biasa maka potensi kekacauan bisa dihindari. “Kita kembali melihat saja apakah pemimpin yang maju ini ambisius atau memang maju dengan menanamkan sikap legowo bahwa pasti ada yang menang dan yang kalah sebab yang sulit adalah menerima kekalahan,” imbuhnya.
Disini Pugu juga berpendapat bahwa meski ada sandungan yang dialami pihak penyelenggara namun dengan hasil Pilkada 11 kabupaten saat ini, paling tidak KPU dan Bawaslu sudah bisa belajar banyak bagaimana menjadi penyelenggaran yang profesional dan berintegritas. “Saya pikir ini sebuah kemajuan demokrasi yang harus dihargai,” imbuhnya.
Ia juga memuji kabupaten khususnya di daerah pegunungan yang hasilnya tidak harus menunggu putusan MK. “Saya pikir Kabupaten Yahukimo demokrasinya tumbuh dan bisa dipakai sebagai cermin bagaimana Pemilu dikemudian hari. Yang saya tahun awalnya kabupaten ini juga dianggap rawan tapi nyatanya bisa selesai tanpa ada protes dan gugatan ke MK. Lawan yang kalah bisa menerima hasil dan memastikan pendukungnya juga menerima hasil tersebut, saya pikir ini perlu diapresiasi karena menunjukkan kedewasaan berdemokrasi. Pemilu tak harus diakhiri dengan berdarah – darah tentunya,” tutup Melyana Pugu. (ade/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *