Tingkatkan Kepercayaan Publik, Vaksinasi Didahului Pimpinan dan Tokoh Daerah

Ketua Harian Satgas Covid 19 Provinsi Papua, Welliam Manderi

JAYAPURA- Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, dr. H. Muhammad Budi Hidayat, M.Kes., menyebutkan bahwa dalam upaya meningkatkan kepercayaan public akan keamanan dan kehalalan vaksin, pelaksanaan vaksinasi akan didahului dengan pemberian kepada sekitar kurang lebih 10 pimpinan dan tokoh daerah.

“Pimpinan dan tokoh daerah ini terdiri dari unsur pejabat publik di daerah untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Wali Kota, Pangdam, Kapolda, Pimpinan DPRP, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit Rujukan Covid 19, Pengurus Asosiasi Tenaga Kesehatan, dan Key Leader Kesehatan Daerah, serta perwakilan Organisasi Masyarakat dan Organisasi Agama di daerah,” sebut dr. H. Muhammad Budi Hidayat, M.Kes., yang tertulis dalam surat edaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan kepada pemerintah tingkat provinsi, Jumat (8/1) lalu.

Ketua Harian Satgas Covid 19 Provinsi Papua, Welliam Manderi, menyebutkan bahwa nantinya ada 10 volunteer (relawan) yang bertindak sebagai penerima vaksin pertama di Papua, setelah lauching vaksin dilakukan secara nasional per 15 Januari nanti.

“Yang menjadi volunteer itu nanti akan ditetapkan. Mereka yang menjadi volunteer itu ada dari pejabat, tokoh masyarkat, tokoh agama, yang mana mereka ini harus yang sehat, tidak ada komorbid, sehingga ketika divaksin, tidak ada masalah di kemudian hari,” sebut Welliam Manderi.

Kata Manderi, sebelum launching dilakukan pada 15 Januari nanti, pihaknya akan rapat sekali lagi untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan launching vaksin secara nasional, dan siapa saja yang menjadi sasaran.

“Tentunya tahap pertama ini tenaga kesehatan, kemudian pejabat publik, TNI, Polri, lalu yang berikut ada mereka yang berusia di atas 60 tahun, dan masyarakat pada umumnya. Nanti launching pada 15 Januari menjadi langkah awal apakah vaksin ini betul-betul berguna dan faedahnya untuk antibodi masyarakat. ini menjadi catatan yang nanti kita lihat pada 15 Januari,” jelasnya.

Manderi menerangkan bahwa pejabat publik juga menjadi sasaran vaksinasi yang akan dilakukan. Namun, tentunya, para pejabat publik yang divaksinasi nantinya harus pula dilihat kondisi kesehatannya yang menjadi indikator dilakukan atau tidak dilakukannya vaksinasi.

“Khusus di Provinsi Papua, beberapa pejabat kita dari eksekutif, legislatif, maupun TNI/Polri sudah ada yang pernah positif. Jadi, mungkin nanti kepala OPD yang belum terpapar hingga saat ini yang nanti kita lihat untuk memenuhi kriteria divaksin,” terangnya.

Dengan kata lain, tidak semua kepala OPD divaksin, tapi ada dari kepala OPD yang sehat, yang akan divaksin.

“Jadi, intinya yang sehat yang diberikan vaksin. Untuk memastikan seseorang sehat dan dapat menerima vaksin, dengan cara di-rapid antigen. Jadi, dilihat dari kondisi kesehatannya. Jangan ada komorbid. Kalau seperti ada sakit jantung, tidak boleh. Pokoknya, komorbid tidak bisa. Harus benar-benar sehat, tidak ada penyakit bawaan, baru nanti bisa menerima vaksin,” pungkasnya. (gr/gin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *