Risma Sambangi KPK

Mensos Tri Rismaharini meninggalkan gedung KPK usai melakukan pertemuan di KPK, Jakarta, Senin (11/1/21). Tri Rismaharini datang untuk melakukan koordinasi terkait surat rekomendasi KPK tanggal 3 Desember 2020 tentang penyampaian hasil kajian pengelolaan bantuan sosial. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS

Penyidik Geledah Kantor 2 Rekanan Bansos

JAKARTA, Jawa Pos – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini berkoordinasi dan berkonsultasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal pengelolaan bantuan sosial (bansos), kemarin (11/1). Mantan Wali Kota Surabaya itu minta dibantu KPK untuk menghindari persoalan-persoalan terkait bansos yang belum terselesaikan. Juga memperbaiki segudang permasalahan dalam penyaluran bantuan untuk rakyat tersebut.

“Membantu kami dalam setiap proses langkah yang akan kami laksanakan,” ujar Risma usai bertemu dengan pimpinan dan pejabat KPK. Selain ke KPK, Risma menyebut pihaknya juga telah berkirim surat ke Kejaksaan Agung (Kejagung), Mabes Polri dan Universitas Indonesia (UI) terkait hal yang sama. “Kami berharap bisa dibantu,” papar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut.

Sebelumnya KPK telah mengirimkan surat rekomendasi kepada Kemensos pada 3 Desember lalu. Surat tersebut berisi rekomendasi tentang penyampaian hasil kajian pengelolaan bansos. Dalam pertemuan kemarin KPK kembali memaparkan hasil kajian dan rekomendasi itu. “Beliau (Risma) berkoordinasi dan berkonsultasi agar program pengentasan masalah sosial ke depan tepat sasaran,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Akademisi dari Universitas Jember (Unej) itu menjelaskan bansos yang tidak tepat sasaran itu terjadi karena basis data penerima bantuan adalah KTP. Padahal, tidak semua penerima bansos memiliki KTP. KPK sudah merekomendasikan untuk penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data itu memuat tentang informasi sosial, ekonomi dan demografi dari sekitar 99 juta individu dengan status kesejahteraan terendah.

“Dan yang terpenting adalah tata kelola data tersebut. Karena data itu (penerima bansos) tidak statis, selalu dinamis,” kata Ghufron. Untuk itu Ghufron meminta Kemensos untuk selalu mengupdate data dengan melibatkan banyak pihak. “Kerjasama dengan berbagai pihak untuk secara aktif mengupdate data,” tegasnya.

Di sisi lain, tim penindakan KPK kemarin melakukan penggeledahan di dua lokasi. Yakni di kantor PT Mesail Cahaya Berkat dan kantor PT Junatama Foodia. Dua perusahaan itu merupakan rekanan bansos Covid-19. Plt Juru Bicara Bidang Penindakan Ali Fikri mengatakan kegiatan itu merupakan pengembangan dari penyidikan perkara suap terkait bansos Covid-19 di Kemensos dengan tersangka Juliari P. Batubara.

Berdasar dokumen yang diperoleh Jawa Pos, PT Mesail yang berkantor di Soho Capital Podomoro City Jakarta itu mendapat kuota sebanyak 250 ribu paket bansos di tahap 7. Nilai kontraknya Rp 67,5 miliar. Sementara PT Junatama yang beralamat di Metropolitan Tower TB Simatupang Jakarta Selatan itu merupakan salah satu rekanan kuota ‘jumbo’. Perusahaan itu mendapat jatah 1.613.000 paket yang dikerjakan dalam 7 tahap, yakni tahap 5-11. (tyo/JPG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *