Selama Pandemi, Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Turun 

Muhammad Sobirin, SH.I,  ( FOTO: Sulo/Cepos)

MERAUKE-Pandemi Covid-19  ternyata memberi dampak positif dalam membangun rumah tangga di Merauke. Sebab, selama pandemi Covid-19  yang dimulai Maret sampai sekarang atau selama  tahun 2020, jumlah gugat cerai yang masuk ke Pengadilan Agama Merauke  justru turun dibandingkan dengan tahun 2019.

   “Kalau  kita bandingkan dengan gugatan cerai di tahun  2019, justru di tahun 2020 yang merupakan  masa pandemi Covid-19 sampai sekarang mengalami penurunan,” kata Humas Pengadilan Agama Merauke Muhammad Sobirin, SH.I,  kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat  (8/1).

   Sobirin mengungkapkan bahwa sepanjang  tahun 2020, jumlah gugatan cerai yang masuk sebanyak 338  perkara. Sementara di tahun  2019  lalu sebanyak 365 perkara gugatan atau turun sebanyak 30 perkara. “Tapi ada kemungkinan  juga ini berkurang, karena sempat beberapa bulan dilakukan locdown,’’ katanya.

    Sobirin menjelaskan bahwa sebagian besar gugatan cerai tersebut terjadi karena masalah ekonomi dan adanya pihak ketiga dalam keluarga mereka. “Sebagian besar gugatan  cerai karena masalah ekonomi.  Suami tidak bertanggungjawab menafkahi keluarga dan juga  adanya orang ketiga dalam keluarga mereka,” katanya.

   Untuk orang ketiga   ini, lanjut dia,   diketahui ada juga pengaruhnya dengan masalah  media sosial, dimana awalnya  hanya sekadar iseng kenalan lewat media sosial baik facebook,  whatsapp, twitter.  “Sebagian besar gugatan cerai  diajukan oleh istri,” katanya.

   Sobirin juga menjelaskan  bahwa dari sisi  usia, kebanyakan yang mengajukan gugatan cerai ini dari umur  21-35 tahun. “Sebagian besar masih usia muda, dan sebagian besar juga tinggal di Kota. Ada juga  dari daerah eks transmigrasi namun sebagian besar warga  Kota,” tandasnya.      

   Sobirin juga menjelaskan bahwa untuk Pengadilan Agama  juga menerima dan berwenang untuk menangani  perkara perceraian untuk pasangan dari TNI-Polri. Namun  jika gugatan perceraian itu diajukan oleh pihak yang berstatus TNI dan Polri maka  wajib mendapat persetujuan dari pimpinan atau  komandannya.

   Namun jika pasangannya  bukan berstatus TNI dan Polri maka gugatan langsung diajukan  ke Pengadilan Agama. “Untuk tahun  ini, satu perkara perceraian yang diajukan istrinya terhadap suaminya yang berstatus TNI dan Polri.  Perkaranya sudah diputus,” tandasnya. (ulo/tri)   

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *