Masyarakat Butuh Kesejahteraan Secara Ekonomi

Ruas jalan yang sudah dibangun pemerintah mulai dari Kantor Kampung Doyo Baru sampai di sepanjang jalan Kampung Bambar Sentani. Fotoini diambil Jumat, (8/1). (FOTO:Robert Mboik Cepos)

SENTANI- Upaya pemerintah untuk memuluskan sejumlah ruas jalan yang digunakan untuk lalu lintas pada saat penyelenggaraan PON 2021 pada Oktober nanti mendapat berbagai tanggapan dari masyarakat yang ada di Kabupaten Jayapura.
Tidak hanya mendukung, tapi juga ada yang memberi sindiran kepada pemerintah yang dinilai tidak serius mengurus persoalan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya terkait kerusakan ruas jalan dari kota Sentani sampai di Distrik Depapre dan beberapa ruas jalan lainnya.
“Apa yang dikerjakan oleh pemerintah saat ini sebenarnya bagian dari kegagalan besar untuk membangun Papua. Kenapa saya katakan itu, karena hanya PON lah yang mampu merubah sejumlah ruas jalan hingga menjadi mulus,” kata Firdaus Yakob, salah seorang masyarakat di Sentani, kepada media ini, Jumat (8/1).
Yakob begitu dia disapa mengaku kecewa dengan kebijakan pemerintah yang seolah tidak pernah memberikan perhatian yang serius bagi masyarakat Papua. Dia menuturkan, bukan bangunan megah untuk perkantoran pemerintah yang dibutuhkan masyarakat saat ini, tetapi kesejahteraan secara ekonomi.
“Bagaimana masyarakat bisa memperbaiki kehidupanya, bagaimana masyarakat bisa hidup sejahtera, kalau pemerintah tidak membangun jalan yang baik,” ungkapnya.
Menurutnya, persoalan kerusakan jalan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat di Papua, khususnya di Kabupaten Jayapura secara khusus jalan lintas Sentani menuju Depapre, bukanlah persoalan baru. Tapi itu merupakan persoalan yang sangat serius dan harus segera diselesaikan oleh pemerintah karena persoalan kerusakan ruas jalan itu sudah lebih dari 20 tahun yang lalu.
“Kami ini sudah tua, anak-anak kami, cucu kami juga mengalami masalah ini. Persoalan jalan ini sudah kami keluhkan sejak 20-an tahun yang lalu. Tapi ketika PON yang hanya dua minggu digelar, semua jalan mulus, jalan yang tidak pernah dilalui masyarakat juga diaspal. Ada apa ini,” tegasnya.
Dia menyentil kebijakan pemerintah terkait alokasi anggaran yang begitu besar untuk Papua belakangan ini. Hanya saja, alokasi anggaran itu tidak sebanding dengan apa yang dicapai dan dirasakan oleh masyarakat.
“Kalau hari ini Pemerintah hanya memuluskan jalan dari batas kantor Kampung Doyo Baru sampai di ujung Kampung Bambar, itu sangat menyakitkan hati,”ungkapnya.(roy/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *