Masalah Tanah Ekstrans Tanggung Jawab Pemprov Papua

Mathius Awoitauw, SE, M.Si

SENTANI- Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si akhirnya mengeluarkan pernyataan tegas terkait persoalan tanah ekstrans, di Kampung Karya Bumi Besum, Diatrik Namblong. Sekadar diketahui, hingga saat ini, daerah tersebut masih dipalang oleh masyarakat pemilik ulayat setempat.
Menurut Bupati Mathius, penyelesaian atau pembayaran ganti rugi tanah yang kini sudah dijadikan kawasan pemukiman masyarakat eks transmigrasi di Kampung Karya Bumi, Distrik Namblong itu mutlak menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Provinsi Papua.
“Penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di Kampung Karya Bumi, Distrik Namblong itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Papua,” tegas Mathius Awoitauw kepada wartawan di Kantor Bupati Jayapura, Jumat (8/1).
Dia mengatakan, meskipun persoalan tersebut terjadi di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Jayapura, namun secara kewenangan untuk pembayaran tuntutan masyarakat itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Papua. Selaku pemilik wilayah, Pemerintah Kabupaten Jayapura hanya sebatas menfasilitasi masyarakat adat untuk mengadakan pertemuan dan penyampaian persoalan tersebut ke pemerintah pusat. Hal itu sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura bahkan pemerintah pusat telah mengeluarkan rekomendasi ke Pemerintah Provinsi Papua untuk melakukan pembayaran atas tuntutan ganti rugi dari masyarakat itu.
“Saya sendiri sudah turun ke sana dan saya sudah berkomunikasi dengan masyarakat supaya mereka bisa membuka palang. Kemudian pemerintah juga sudah mau fasilitasnya sejumlah masyarakat untuk bertemu dengan salah satu dirjen di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,” ujarnya.
Ditanya apakah ada langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk mengatasi persoalan pemalangan itu, menurut Bupati Matius, pihaknya sudah tidak bisa lagi mengintervensi atau berdialog dengan masyarakat pemilik wilayah, karena Pemerintah Kabupaten Jayapura yang diwakili langsung oleh dirinya pada saat itu sudah berdialog dan membangun komunikasi dengan masyarakat. (roy/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *