BMP Minta Tindak Tegas Kelompok yang Meresahkan

Yonas Nusi ( FOTO:Gamel Cepos)

JAYAPURA – Adanya informasi terkait ajakan dari kelompok KNPB untuk melakukan mogok sipil nasional mendapat pernyataan tegas dari Barisan Merah Putih (BPM). Melalui sekjend BPM, Yonas Nusi ia menyatakan agar pihak keamanan bisa melihat perkembangan informasi ini dan melakukan tindakan tegas serta terukur bagi kelompok – kelompok yang nyata – nyata meresahkan.
“Saya melihat ada kelompok KNPB yang secara nata – nyata menyampaikan akan menggelar mogok sipil nasional dan melakukan ajakan untuk warga terlibat. Ini sudah provokasi dan harus disikapi tegas,” kata Yonas Nusi di kediamannya di Hamadi, Jumat (8/1).
Kata Yonas, masyarakat di Papua tentunya masih merekam baik kejadian akhir Agustus 2019 dimana menjadi catatan kelam bagaimana pergerakan dari kelompok – kelompok yang bertentangan dengan NKRI memprovokasi masyarakat dan akhirnya terjadi aksi brutal dan merusak. Ini dikatakan masih memberi rasa trauma bagi warga apalagi ada pembakaran, pengurusakan, penjarahan bahkan pembunuhan.
“Kami menilai bagaimana mungkin ini dilakukan dalam situasi Pandemi Covid 19. Jika ada kegiatan yang melibatkan banyak orang maka ini akan mengganggu kenyamanan bermasyarakat sehingga perlu langkah antisipatif,” jelasnya.
Namun kata Yonas jika tetap ingin melakukan protes atau menyampaikan aspirasi terkait kekurangan dalam pembangunan maka ia menyarankan untuk menyampaikan dengan cara yang dewasa dan tidak justru memprovokasi mengingat aluran aspirasi masih bisa dilakukan lewat DPRP atau MRP juga. Selain itu bisa juga memmanfaatkan lembaga yang memiliki jaringan bagus bersuara langsung ke pemerintah pusat. “Tapi jika ada kelompok yang hadir dan mengganggu pelayanan publik serta melakukan aktifitas yang meresahkan saya pikir ini sikapi tegas saja. Jika ada pergerakan yang ingin mengacaukan atau mengajak pemuda atau warga secara luas saya minta Polda Papua untuk segera mengambil langkah terukur,” pintanya.
Yonas menyinggung bahwa jika dilakukan gerakan mogok nasional seiring adanya agenda revisi Otsus hal tersebut dianggap tidak tepat. “Kalau memberi catatan soal Otsus tidak sukses itu membohongi diri sendiri sebab yang melakukan eksekusi pengguna anggaran hampir 100 persen anak asli Papua. Kalau ada kekurangan itu bukan kesalahan pemerintah pusat tapi kita sendiri,” bebernya. Yonas lantas menyarankan untuk para pemuda tidak terprovokasi ajakan dari organisasi yang notabene tidak terdaftar dalam kesbangpol atau Kemenkumham. “Organisasi ilegal lalu mengajak protes, lalu nilai positifnya dimana. Saya pikir masyarakat harus cerdas,” imbuhnya. (ade/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *