PBM Tatap Muka, 5 Bupati/Wali Kota Surati DPPAD Papua

Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua Christian Sohilait ST. M.Si (kanan) ketika mengunjungi Kantor Arsip Daerah Provinsi Papua, Kamis (7/1) ( foto: DPPAD For Cepos)

JAYAPURA- Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah Provinsi Papua, Christian Sohilait, membeberkan bahwa terdapat 5 kabupaten/kota yang telah menyampaikan surat kepada pihaknya terkait proses belajar mengajar (PBM) secara tatap muka di sekolah.

“Lima kabupaten/kota yang bupati/wali kotanya mengeluarkan surat resmi, yang pertama adalah Kota Jayapura yang intinya menyampaikan bahwa PBM masih dari rumah. Kedua, Sarmi yang sama, yakni belajar dari rumah,” beber Christian Sohilait, Rabu (7/1) kemarin.

Kemudian, Keerom yang dibagi menjadi dua bagian, yakni wilayah pinggiran yang jauh dari pusat kota melakukan PBM tatap muka. Namun, wilayah tengah kota masih belajar dari rumah. Sama halnya di Jayawijaya, di mana bupati mengatur daerah pinggiran yang jauh sudah bisa belajar tatap muka secara terbatas dan menggunakan shifting. Namun, daerah kota masih belajar dari rumah. Terakhir adalah Biak Numfor yang masih PBM masih dilakukan dari rumah.

“Saya masih tunggu surat dari kabupaten lainnya. Namun, kita tetap mengacu pada SKB Mendikbud, Menag, Menkes, dan Mendagri. Intinya, masing-masing Pemda melihat kondisi Covid 19 di daerahnya untuk menentukan sekolah kembali dibuka atau tidak,” jelasnya.

Adapun, kesiapan orang tua memberikan rekomendasi bagi anaknya pergi ke sekolah juga menjadi salah satu indikator. Berikutnya, melihat kesiapan dari masing-masing sekolah untuk melakukan PBM tatap muka.

“Kalau sekolah siap, maka ada beberapa indikator yang harus dipenuhi, seperti protokol kesehatan dan yang lainnya. Tapi yang paling penting adalah lingkungan, baik Pemda maupun stakeholder lainnya yang memberikan dukungan kepada sekolah dalam PBM tatap muka,” tambahnya.

“Dengan demikian, jangan sampai ketika sekolah melakukan PBM tatap muka, lingkungannya tidak aman. Artinya, sekolahnya aman, tapi lingkungannya yang justru tidak aman, sehingga menyebabkan penularan di saat perjalanan (peserta didik) ke sekolah, bukannya penularan di sekolah,” pungkasnya. (gr/gin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *