KPU RI Perpanjang Pengajuan Gugatan Sampai 29 Desember

Theresia Mahuze, SH (Sulo/Cepos)

MERAUKE-Kendati tidak ada pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Merauke yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun KPU Kabupaten Merauke belum bisa melakukan rapat pleno penetapan bupati dan wakil bupati terpilih.
Pasalnya, KPU Republik Indonesia memperpanjang pengajuan gugatan ke MK sampai tanggal 29 Desember 2020. Ketua KPU Kabupaten Merauke Theresia Mahuze, SH., dihubungi media ini mengungkapkan bahwa sesuai dengan jadwal dan tahapan, masa waktu untuk pengajuan gugatan ke MK tersebut berakhir, Senin (21/12). Bahkan hingga pukul 18.00 WIT, memang tidak ada gugatan yang teregistrasi di MK. Namun pada Senin sore sekira pukul 18.00 WIT, pihaknya telah menerima instruksi baru dari KPU RI untuk pengajuan gugatan ini diperpanjang sampai tanggal 29 Desember.
“Jadi diperpanjang sampai 29 Desember. Kita menunggu lagi sampai tanggal 29 Desember. Apabila sampai tanggal 29 Desember tidak ada gugatan, kita tidak bisa langsung menetapkan. Tapi menunggu instruksi dari KPU RI lagi seperti apa. Karena kita harus menunggu MK mengumumkan. Kalau gugatan-gugatan masuk maka itu harus diperbaiki lagi. Dan untuk fixed nanti, MK mengumumkan lewat Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK). Nanti akan diumumkan, kabupaten/kota mana saja yang ada gugatan dan mana yang tidak,” ungkap Theresia Mahuze.
Namun jika nantinya saat diumumkan MK tersebut ternyata Merauke tidak ada gugatan, maka pihaknya menunggu lagi instruksi dari KPU RI untuk dilakukan pleno penetapan. ‘’Jadwal penetapan itu kita menunggu instruksi dari KPU RI. Kalau KPU RI mengintruksikan untuk segera dilakukan penetapan maka kita akan segera melakukan rapat pleno penetapan bupati dan wakil bupati Merauke terpilih,’’ tambahnya.(ulo/fia/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *