Pembunuhan Pdt  Zanambani  Pelanggaran HAM Berat, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Diskusi Online dan Launching Laporan ‘ Duka dari Hitadipa’ via aplikasi zoom dan Youtube, Senin (7/12)

Tim Kemanusiaan untuk Papua Launching Laporan ‘ Duka Dari Hitadipa’     

Jayapura– Tim Kemanusiaan untuk Kasus Kekerasan Terhadap Tokoh Agama di Kabupaten Intan Jaya meluncurkan laporan finalnya yang diberi judul“ Duka Dari Hitadipa”, Senin (7/12).Tim kemanusiaan, dalam kesimpulannya dengan jelas menyebutkan bahwa Pembunuhan  terhadap Penderta Yeremia Zanambani  pada 19 September 2020 di Hitadipa, Intan Jaya, Papua adalah peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat dengan kualifikasi kejahatan terhadap kemanusiaan.

Ketua Tim Kemanusiaan untuk Kasus Kekerasan Terhadap Tokoh Agama di Kabupaten Intan Jaya, Haris Azhar menjelaskan, setelah bekerja intensif selama kurang lebih 2 bulan yakni sejak Oktober 2020, tim kemanusian dalam laporannya menyampaikan temuan dan juga analisa terkait hasil investigasi di lapangan dan update pasca turun ke lapangan. “Tidak hanya mengumpulkan fakta tetapi juga berusaha sedekat mungkin dengan keluarga korban, masyarakat, juga pada para Pengungsi  di Intan Jaya,” ujar Haris  dalam diskusi dan Launching Laporan Tim Kemanusian tersebut via Zoom, Senin (7/12)

Dikatakan, peristiwa pembunuhan terhadap Pendeta Yeremia Zanambani  punya rentetan kasus-kasus atau kejadian-kejadian yang ada sebelumnya, baik di Hitadipa Intan Jaya maupun di Papua secara lebih luas. “ Ada satu poin yang kami rasakan, mencatat dan mendapatkan bukti-bukti  yang cukup serius bahwa ada trauma yang buruk di masyarakat, seperti yang terjadi pada masyarakat di Nduga. Karenanya, tim kemanusiaan berupaya melakukan upaya advokasi atau  intervensi public agar peristiwa di Nduga yang tidak tertangani  itu jangan sampai terjadi di Intan jaya,” ungkapnya.

Tim Kemanusiaan mencoba menyusun temuan lapangan ini  dan mendesak, menguji dan menuntut adanya pelaksanaan mekanisme hukum terhadap apa yang terjadi dan lebih khusus lagi terkait dengan apa yang tim kemanusiaan temukan.

“ Kesimpulan dari seluruh fakta-fakta, keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Tim Kemanusiaan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: pertama, Terdapat bukti-bukti awal yang meyakinkan yang mendukung kesimpulan telah terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan kualifikasi kejahatan terhadap kemanusiaan,” ujar  Haris Azhar.

Dikatakan, dari sisi peristiwa, ada terjadi pembunuhan, penyiksaan dan punya rentetan dengan penghilangan orang secara paksa. “  Tiga bentuk tindakan ini ada terdaftar dalam pasal 9 UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, di dalam pasal ini didefinisikan soal apa itu kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai bagian dari pelanggaran HAM berat,” jelasnya.

Definisi dari kejahatan terhadap kemanusiaan itu juga membutuhkan suatu unsur yakni serangan yang sistematis. “ Yang terjadi pada pendeta Zanambani bukan peristiwa pidana kagetan yang bersifat tunggal, atau merupakan tindakan yang acak. Tetapi merupakan peristiwa yang punya rentetan, korelasi dengan sejumlah kebijakan Negara,” ujarnya.

Kebijakan dimaksud yakni kepres No.27 tahun 2019 tentang pembentukan Komando gabungan Wilayah Pertahanan ( Kogabwilhan) ,peningkatan Komando Resort tipe B menjadi tipe A, rencana korem 173 yang bermarkas di Biak untuk membentuk 4 Kodim baru di Deiyai, Paniai , Puncak dan Intan Jaya.

“ Kebijakan tersebut menjadi fondasi adanya kebijakan turunan rencana dan operasi yang berhubungan dengan aktivitas militer di lapangan yaitu 1. Adanya mobiliasasi dan penambahan personil militer dalam skala besar di Intan Jaya.  2. Penyebaran personil militer di berbagai distrik di Intan jaya. 3 pendirian koramil persiapan di Hitadipa. Dampak langsungnya, memunculkan serangkaian kekerasan. Meningkatnya eskalasi konflik bersenjata yang melibatkan personil TNI dan TPN PB atau kelompok bersenjata.

Kesimpulan kedua, Tim Kemanusiaan menemukan bukti yang meyakinkan dan cukup mengenai terjadinya pembunuhan di luar proses hukum atau extra-judicial killing terhadap Pendeta Yeremia Zanambani.

Ketiga,  Ada bukti permulaan yang memadai untuk dilengkapi lebih jauh yang mendukung dugaan adanya pelaku utama pembunuhan yang diduga dilakukan oleh dan melibatkan personil TNI  dan kesipulan ke-empat, Terdapat bukti permulaan, dan untuk terus dilengkapi dalam proses penyelidikan sehungga dinyatakan cukup, untuk mendukung pemenuhan unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan.

Selain kesimpulan, ada sejumlah rekomendasi  dari Tim Kemanusiaan Untuk Kasus Kekerasan Terhadap Tokoh Agama di Kabupaten Intan Jaya kepada pemerintah adalah sebagai berikut:

  1. Meminta Presiden Republik Indonesia untuk memerintahkan Panglima TNI menarik pasukan dan menghentikan operasi militer di Intan Jaya.
  2. Meminta Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan rencana pendirian Koramil Hitadipa.
  3. Meminta TNI segera meninggalkan SD YPPGI Hitadipa, agar sekolah itu bisa kembali menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar.
  4. Meminta Pemerintah Provinsi Papua berkomunikasi dengan para pihak yang terlibat konflik bersenjata di Intan Jaya, untuk mengupayakan gencatan senjata atau jeda kemanusiaan.
  5. Meminta Gubernur Provinsi Papua untuk mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI agar segera menindaklanjuti hasil temuannya melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum.
  6. Mendesak TNI memberitahukan keberadaan Apinus Zanambani dan Luther Zanambani yang hilang setelah dibawa menuju Koramil Sugapa pada 21 April 2020.
  7. Meminta Gubernur Provinsi Papua untuk mendata jumlah, persebaran, dan kondisi pengungsi dari Hitadipa, Sugapa, Agisiga, dan Ugimba.
  8. Meminta Gubernur Provinsi Papua untuk mengantisipasi risiko kelaparan bagi para pengungsi.
  9. Meminta Gubernur Provinsi Papua untuk memastikan para pengungsi mendapatkan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan di tempat pengungsian.
  10. Meminta Gubernur Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya untuk melakukan pemulihan trauma atau trauma healing kepada masyarakat yang terdampak konflik bersenjata di Intan Jaya, khususnya bagi perempuan dan anak.
  11. Meminta Gubernur Ptovinsi Papua untuk membantu Pemerintah Kabupaten Intan Jaya melakukan pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Hitadipa.
  12. Meminta Gubernur Provinsi Papua melacak Surat Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada Direktur Utama Mind ID, dan segera mencabut rekomendasi tersebut.
  13. Meminta Gubernur Provinsi Papua membentuk tim independen untuk mengumpulkan data kekerasan terhadap kemanusiaan dan dugaan pelanggaran HAM di Tanah Papua.
  14. Meminta TNI-Polri menindak dan menjalankan proses hukum terhadap setiap anggotanya yang terlibat dalam kekerasan terhadap warga sipil.
  15. Meminta Dewan Gereja Papua dan lembaga agama untuk mendesak pemerintah agar menarik pasukan TNI-Polri dari Intan Jaya sehingga warga yang mengungsi dapat kembali merayakan Natal di kampung halaman dengan rasa aman.

Para pembicara yang hadir dalam diskusi online dan launching laporan  “duka dari Hitadipa “  selain Haris Azhar sebagai ketua Tim kemanusian, ada juga Theodorus van Den Broek (pemerihati masalah social di Papua dan mantan Direktur SKPKC FP), Ligia Giay ( Asia Research Centre) dan diskusi dimoderatori Elvira Rumkabu ( Akademisi Papua).

Tim Kemanusiaan Untuk Kasus Kekerasan Terhadap Tokoh Agama Di Kabupaten Intan Jaya Ini dibentuk oleh Gubernur Provinsi Papua pada tanggal 12 Oktober 2020 melalui Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/324/Tahun 2020 Tim yang terdiri dari unsur pemerintah, gereja, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, pengacara, jurnalis dan intelektual ini bertugas : 1. Mencari dan mengumpulkan data dan informasi serta pendekatan kepada berbagai pihak untuk mengungkapkan fakta dan kebenaran terkait kasus penembakan terhadap tokoh agama Pdt. Yeremia Zanambani; 2. Melakukan koordinasi dan penanganan tindak lanjut hasil temuan kasus kemanusiaan dimaksud; 3. Mengoordinasikan dengan instansi terkait untuk bantuan makanan, kesehatan, sanitasi dan kebutuhan lainnya.. (Luc)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *