ULMWP Akan Bentuk Pemerintahan Sementara

Benny Wenda Menyatakan Diri Sebagai Presiden Sementara

JAYAPURA-United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengklaim telah mengumumkan pembentukan pemerintahan sementara West Papua.
Dalam rilis yang diterima Cenderawasih Pos, Selasa (1/12), ULMWP menyatakan, saat ini waktu untuk mencapai referendum penentuan nasib sendiri di West Papua dan akhirnya merdeka dari Indonesia.
Ketua ULMWP, Benny Wenda mengatakan, pembentukan pemerintahan merupakan penolakan langsung terhadap rencana Jakarta untuk memperpanjang ketentuan Otonomi Khusus di West Papua.
“Otonomi khusus diberikan hampir dua puluh tahun yang lalu sebagai tanggapan atas meningkatnya tuntutan Papua untuk kemerdekaan. Ketentuan yang akan habis masa berlakunya tahun depan tersebut banyak dianggap oleh masyarakat Papua telah gagal memberdayakan mereka secara memadai untuk menjalankan urusan mereka sendiri,” ungkapnya.
Benny Wenda juga mengklaim, konflik kekerasan terus melanda provinsi-provinsi di Papua. Sementara orang Papua yang menyuarakan aspirasi kemerdekaan secara rutin ditangkap di tengah pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung.
Terkait dengan pembentukan negara sementara itu, Wenda Benny menyatakan diri sebagai presiden sementara. Adapun untuk kabinetnya akan diresmikan dalam beberapa bulan mendatang.
Wenda mengatakan pemerintahan baru yang sedang menunggu, bertujuan untuk memobilisasi orang West Papua mencapai referendum kemerdekaan. “Setelah itu akan menguasai wilayah dan menyelenggarakan pemilihan demokratis,” tegasnya.
Wenda mengatakan bahwa represi Indonesia saat ini membuat Pemilu menjadi tidak mungkin. Namun sebaliknya, pejabat Indonesia mengatakan orang Papua sudah bebas berpartisipasi dalam pemilihan umum dalam sistem demokrasi republik.
Wenda mengatakan, UUD Sementara West Papua yang baru berpusat pada perlindungan lingkungan, keadilan sosial, kesetaraan gender dan kebebasan beragama. Hak para migran Indonesia yang tinggal di West Papua juga akan dilindungi.
“Konstitusi menetapkan struktur pemerintahan, termasuk pembentukan kongres, senat, dan cabang yudisial,” jelas Wenda.
Wenda menambahkan bahwa pemerintah sementara West Papua didukung oleh semua kelompok pembebasan di dalam West Papua, yang diklaim mewakili mayoritas rakyat.
“United Liberation Movement for West Papua sudah menjadi bagian dari Melanesian Spearhead Group negara dan teritori. Dimana Indonesia juga menjadi bagiannya, meski bukan sebagai anggota penuh,” katanya.
Dalam pengumumannya, Wenda yang berbasis di Inggris mengatakan bahwa atas nama rakyat West Papua akan mendeklarasikanya. “Pemerintah sementara menegaskan haknya untuk membuat deklarasi kemerdekaan sepihak pada waktu yang tepat,” ujarnya.
“Hari ini, kami menghormati dan mengakui semua nenek moyang kami yang berjuang dan mati untuk kami dengan akhirnya membentuk pemerintahan yang bersatu-menunggu. Mewujudkan semangat rakyat West Papua, kami siap menjalankan negara kami,” sambungnya. .
Wenda menambahkan, sebagaimana ditetapkan dalam konstitusi sementara, Republik West Papua di masa depan akan menjadi negara hijau pertama di dunia, dan menyuarakan hak asasi manusia.(oel/nat)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *