Tolak Karantina, Pasien Sudah di Luar Tanggungan Pemerintah

Warga yang terkonfirmasi positif Covid-19 diharapkan mau dikarantina dan diobati oleh pemerintah untuk mencegah penularan kepada orang lain. tampak sejumlah warga yang melakukan perjalanan keluar Merauke saat antre untuk melakukan rapid test di lantai dasar Kantor Bupati Merauke, beberapa waktu lalu. (FOTO: Sulo/Cepos)

MERAUKE-Juru Bicara Tim Satgas Covid-19 Kabupaten Merauke der. Neville R. Muskita menegaskan bahwa pasien yang menolak untuk dikarantina dan dirawat di tempat khusus, yakni Hotel Asmat bukan lagi tanggungjawab pemerintah dalam hal ini Tim Satgas Covid-19. Namun menjadi tanggungjawab yang bersangkutan.
Sebagaimana diketahui, Jumat (27/11) lalu, ditemukan seorang ibu dan anaknya terkonfirmasi positif Covid-19. Namun suaminya menolak istri dan anaknya tersebut dikarantina dan menjalani perawatan di Hotel Asmat. Bahkan antara petugas sempat ribut dengan suami dari pasien tersebut.
Karena tidak mau ribut berlama-lama, akhirnya kedua pasien Covid-19 tersebut dipulangkan sesuai dengan keinginan suaminya. Namun sebelum dipulangkan, suaminya membuat surat pernyataan di atas materai Rp 6.000 akan bertanggungjawab apabila kedua pasien tersebut menularkan kepada orang lain. “Kalau ada yang tertular dari kedua pasien tersebut maka kita proses hukum,” tandasnya.
Neville menjelaskan bahwa setelah kedua pasien tersebut pulang tidak ada pengobatan dan pengawasan terhadap kedua orang tersebut. “Nanti petugas kita yang akan repot kalau semuanya mau di rumahnya,” terangnya.
Namun intinya, sambung dia, disiplin masyarakat masih kurang mengapa dia harus diisolasi. ‘’Kalau dia pulang dan isolasi di rumah tidak masalah. Tapi kalau pulang dan jalan-jalan sampai ke pesta ini yang repot,” pungkasnya.
Secara terpisah, Kapolres Merauke AKBP Ir. Untung Sangaji, M.Hum mengungkapkan bahwa penolakan untuk dilakukan karantina dan pengobatan adalah pidana dan bisa diproses secara hukum. “Kalau ada terjadi seperti itu, sebenarnya bisa diproses secara hukum. Kita berusaha memutus mata rantai penularannya, tapi kalau sudah ada yang terkonfirmasi positif tapi menolak dikarantina itu sebuah pidana,” terangnya.
Hanya saja, Kapolres mengaku belum menerima laporan adanya penolakan dikarantina dan diobati tersebut. ‘’Tapi kalau itu memang ada, petugas kami bisa datang melakukan pengawasan jangan sampai nanti dia jalan-jalan dan menularkan kepada orang lain,’’ tandasnya. (ulo/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *