Pilkada Boven Digoel Terancam Tertunda

Anggota TNI-Polri saat melakukan pembersihan titik-titik aksi pembakaran saat kejadian di Boven Digoel, Selasa (1/12). (FOTO: Humas Polda Papua for Cepos)

Boven Digoel Kondusif, Paslon Jangan Benturkan Masyarakat!

JAYAPURA-Anggota Bawaslu Provinsi Papua, Niko Tunjanan mengatakan, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Boven Digoel terancam tertunda. Hal ini dikarenakan KPUD Boven Digoel belum mencetak surat suara dan adanya gangguan keamanan dari simpatisan kandidat Yusak Yaluwo yang dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi peserta Pilkada.
Dikatakan, hanya Kabuaten Boven Digoel yang belum mencetak surat suara hingga H-8 jelang pemungutan suara pada 9 Desember mendatang. Sementara 10 kabupaten lainnya yang juga menggelar Pilkada Serentak 2020 sudah mencetak dan mendistribusikan logistik ke masing-masing daerah.
“Seharusnya logistik Pemilu seperti surat suara telah berada kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada pada H-10. Sebab, proses pelipatan surat suara dan penyortiran logistik pemilu memakan waktu yang lama. Sehingga kondisi ini dapat menyebab Pilkada di Boven Digoel tertunda,” ucap Niko kepada wartawan, Selasa (1/12).
Lanjut Niko, Bawaslu sendiri telah menyurati KPU Papua sebanyak dua kali untuk mempercepat pencetakkan surat suara Pilkada di Boven Digoel. Hanya saja, hingga saat ini Bawaslu belum mendapatkan jawaban dari pihak KPU. “Kami berharap adanya keterbukaan dari pihak KPU terkait belum dicetaknya surat suara hingga H-8 pemungutan suara,” ungkapnya.
Sementara itu, situasi Kabupaten Boven Digoel dinyatakan kondusif pasca pembakaran rumah pribadi calon bupati petahana Chaerul Anwar dan terpanahnya satu anggota Polri di Tanah Merah, Kabupaten Boven Digoel, Senin (30/11).
Sebanyak 500 personel Polri telah ditempatkan di Kabupaten Boven Digoel untuk mengamankan potensi konflik susulan di daerah tersebut.
Wakapolda Papua, Brigjen Pol. Mathius D. Fakhiri mengatakan, pihaknya telah meminta pasangan calon kandidat Yusak Yaluwo untuk bisa mengendalikan massanya. Bahkan Yusak sendiri telah meminta maaf kepada anggota Polri atas tindakan mereka.
“Kami minta anggota di lapangan bersabar karena ini risiko dalam bertugas. Yusak sendiri sudah minta maaf dan menyampaikan ke massanya untuk membubarkan diri,” ucap Wakapolda Fakhiri kepada wartawan usai menghadiri HUT virtual Polairud di Mapolda Papua, Selasa (1/12).
Wakapolda menegaskan, dalam pelaksanaan Pilkada di tanah Papua tidak boleh mengorbankan masyarakat. Apalagi membenturkan sesama masyarakat dan saling melukai. Para pemain politik harus cerdas menyampaikan visi misinya kepada masyarkat, sehingga masyarakat bisa menyalurkan hak pilihnya sesuai dengan apa yang dirasakan.
“Siapapun yang terpilih nantinya saling mendukung. Kepada mereka yang tetpilih jadilah pemimpin di negerinya bukan di luar daerah dan tetap berada di kampungnya,” tegasnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal mengatakan, Kapolres Boven Digoel dan Dandim telah melakukan komunikasi dengan pasangan calon kandidat nomor 4 dan disepakati tidak lagi melakukan mobilisasi massa.
“Setelah dilakukan pertemuan dengan calon kandidat Yusak, ia berjanji tidak lagi melakukan mobilisasi massa. Sementara anggota TNI-Polri telah membersihkan titik-titik yang dilakukan pengerusakan dan pembakaran,” terang Kamal kepada Cenderawasih Pos, kemarin.
Lanjut Kamal, hingga saat ini belum ada yang diamankan terkait dengan pembakaran rumah pribadi calon bupati petahana Chaerul Anwar. Namun pihaknya sudah mengidentifikasi dan melakukan pendataan terhadap para pelaku. “Kami juga telah meminta keterangan dari saksi yang mengetahui peristiwa tersebut,” ucap Kamal.
Dikatakan, dalang utama dari kejadian Senin (30/11) di Boven Digoel masih diselidiki, apakah yang bersangkutan diperintah atau sebagainya. Namun yang pasti identitasnya sudah dikantongi. Sebab saat melakukan pembakaran sudah dicegah oleh anggota.
“Ada beberapa tanda khusus yang diketahui oleh anggota Polres Boven Digoel, saat ini sedang dilakukan penyelidikan lebih lanjut,” sambung Kamal.
Sementara itu, Pemprov Papua melalui Penjabat Sekda Provinsi Papua, Doren Wakerkwa meminta KPU kabupaten/kota dan provinsi menjalankan tupoksinya sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan tidak menyimpang. Karena jika menyimpang dari undang-undang, menurut Doren Wakerkwa akan membuat kegaduhan di daerah pemilihan.
“KPU kabupaten berbuat salah maka akan diambil alih oleh KPU Provinsi. Apabila KPU Provinsi yang berbuat salah akan diambil alih oleh KPU RI. Hal ini, seharusnya tidak perlu terjadi karena membuat kegaduhan di daerah pemilihan. Contohnya seperti di Boven Digoel. Kami harap tidak boleh ada kegaduhan politik di suatu daerah pemilihan. Sebab ini akan menjadi masalah di masyarakat,”tuturnya.
Dirinya berharap, apabila KPU sudah menetapkan pasangan calon tertentu sesuai prosedur dan telah melalui tahap administrasi, maka jangan buat kegaduhan oleh kelompok-kelompok tertentu.
“Saya harap KPU harus bijaksana terhadap masalah di Boven Digoel. Sebab ini bisa saja menimbulkan kerawanan. Jika ada calon yang orang-orangnya sangat agresif namun diberhentikan, hal ini bisa saja menimbulkan konflik baru dan ini harus dipikirkan baik,” pintanya.
Dirinya juga berharap KPU bisa melakukan kajian dan evaluasi kembali terkait persoalan di Boven Digoel. Sehingga Pilkada Serentak di Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 9 Desember 2020 dapat berjalan dengan aman dan damai.(fia/oel/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *