Targetkan Tahun 2021 Pendataan dan Kriteria OAP Rampung

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua, Yopi Murib membuka secara resmi FGD Konsep dan Kriteria Orang Asli Papua dalam rangka Pendataan dan Pemberdayaan Orang Asli Papua yang digelar di Hotel Horison Kotaraja, Seni (30/11) kemarin. foto: gamel/cepos

Gamel/Cepos

JAYAPURA – Meski beberapa waktu lalu dinas kependudukan dan sosial melaunching buku yang berisi soal jumlah OAP namun upaya lain juga mulai dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang asli Papua.

Dinas yang muncul saat perampingan ini berisi tiga seksi yakni seksi bina adat, seksi kesejahteraan OAP dan seksi evaluasi data informasi orang asli Papua. Nah sebelumnya dinas ini memiliki nama Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung namun dari perubahan nomenklatur inilah mulai digarap kembali pendataan yang berkaitan dengan orang asli Papua.

Pendataan tersebut akan menyambangi lima wilayah adat mulai dari wilayah Tabi, Mamta, Saireri, Lapago, Meepago dan Animha. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kmapung dan Orang Asli Papua, Yopi Murib menyampaikan bahwa perubahan nomenklatur ini menjadi dasar dinas ini untuk melakukan pendataan Orang Asli Papua. Meski dinas sosial dan kependudukan sudah melakukan pendataan namun pihaknya juga diperintah  langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur untuk melakukan pendataan.

Dan langkah pertama yang dilakukan adalah menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan perumus otsus, akademisi maupun para pihak yang memiliki pemahaman soal kriteria OAP. “Kami ingin mendapatkan metode dan rancangan yang pas dan kami memulai dengan kriteria lebih dulu. Ini untuk membedakan mana yang asli dan mana yang orang Papua,” jelas Yopi didamping Ketua Panitia, Jacobus Maniagasi kepada wartawan usai membuka FGD konsep dan kriteria orang asli Papua dalam rangka pendataan dan pemberdayaan orang asli Papua di Hotel Horison Kotaraja, Senin (30/11).

Ia memaparkan bahwa ada kriteria orang asli dan ada penyebutan orang Papua. Nah orang dari luar tapi punya hati membangun orang Papua paling tidak selama 30 tahun atau lebih inilah yang disebut dengan orang Papua namun bukan asli sebab untuk menentukan itu perlu ada kriteria dan iniah yang sedang digodok.  “Hasil FGD ini kami akan siapkan aplikasi atau data base kemudian dilakukan ujicoba tahun ini juga di Kampung Yoboi dan Skori Kabupaten Jayapura. Target kami soal pendataan dan kriterian ini selesai tahun 2021,” beber Yopi.

Nah meski Dinas Sosial juga memiliki data  bahkan sudah melaunching, kata Yopi nantinya data ini akan disinkronkan sebab yang membedakan dalam pendataan adalah tim  di lapangan. Tim ini akan langsung turun di kampung bukan di kabupaten. Selain itu pihaknya kami akan bekerjasama dengan pihak gereja sebab gereja dipastikan memahami jumlah jemaat dan penduduk disekitar gereja mereka.

“Kami bisa saja menambil di kampung tapi kami menjauhi kepentingan apakah itu yang berkaitan dengan DAU, kepentingan politik dan lainnya sehingga kami coba lakukan secara langsung dan meminta informasi dari gereja. Tim ini akan kami bagi di 560 distrik di Papua,” jelasnya.

Salah satu pemateri dari kegiatan ini, DR Agus Sumule   menyampaikan bahwa harus diakui bahwa wilayah di Tanah Papua yang IPM nya rendah adalah kawasan dengan OAP paling banyak. Karenanya ia setuju topik pemberdayaan  yang berbicara soal definisi dan kriteria ini menjadi penting.  Lalu meski menurutnya terkesan terlambat kata dosen Unipa Papua Barat ini topik ini memang harus dibicarakan dan dituntaskan meski ia melihat 20 tahun belakangan ini terjadi pergeseran dinamika kependudukannya. Sumule mencatat hari ini migrasi penduduk masuk paling tinggi di dunia ada di Papua dan Papua Barat.

Dan pertumbuhan penduduk menurutnya bukan lagi harus dihitung kelahiran dikurangi kematian semata tetapi yang lebih penting adalah  migrasi masuk dikurangi migrasi keluar. “Nah ketika situasi ini muncul dan sensus tahun 2010 terlihat jelas ada sejumlah kabupaten OAP sudah minoritas maka definisi ini menjadi penting.  Tak perlu mencari contoh yang sulit, alokasi dana Otsus baik Papua maupun Papua Barat  didasarkan atas dasar apa? Harusnya  berdasarkan jumlah OAP. Kota Jayapura dan Sorong menjadi dua daerah dengan jumlah penduduknya paling banyak, namun OAP minioritas sehingga tidak bisa dibagi sama,” rincinya.

Lalu terkait  dampak kondisi sosial jika persoalan kriteria dan pendataan ini tak segera rampung menurutnya orang di  yang tinggal di Papua akan diperlakukan sama dan hasilnya akan diketahui siapa yang termarginalkan. Dengan adanya pendataan ini maka definisi menjadi jelas siapa yang harus dibantu.  “Ingat dalam UU nomor 21 tahun 2001 berbicara tentang tiga hal, pemihakan, perlindungan dan pembinaan, jangan dilupakan,” sambungnya.  Lalu dengan teori yang sudah ada saat ini kata Sumule sebenarnya pemerintah atau dinas sudah bisa  melakukan identifitas dimana kawasan dengan IPM rendah dan mulai pendataan. Ia menyarankan untuk jangan menunggu ada perda tapi sudah bisa dilakukan pendataan.

Gubernur Lukas Enembe dalam sambutannya menyampaikan bahwa ia mengapresiasi agenda FDG yang berisi upaya untuk merumuskan konsep  OAP dan menetapkan kriteria OAP. Rumusan konsep dan kriteria ini akan digunakan sebagai dasar dan acuan dalam pendataan OAP. “Pendataan akan dilakukan di lima wilayah adat dan salah satu kunci pemberdayaan OAP adalah data yang valid yaitu bisa menggambarkan tingkat kesejahteraan dan keberdayaan OAP sehingga progam strategis yang dilakukan juga tepat,” kata gubernur seprti dibacakan Yopi Murib.

Selanjutnya untuk keberpihakan kepada OAP gubernur meminta perhatian dan sumbangan pemikiran yang sama dan untuk mencapai sasaran dan ini membutuhkan dukungan semua pihak. Beberapa peserta FDG juga memberikan masukan yang berbobot semisal Weynad Watori menyatakan bahwa untuk berbicara keaslian maka yang diperlukan adalah itu genetika. Darah keturunan tidak akan salah. Begitu juga dengan akademisi Uncen, Fery Kareth yang menyatakan kriteria sangat menentukan keaslian. Ia mempertanyakan soal Perdasus oap. “Lalu harus mengikuti yang namanya patrilineal dan berada dalam wilayah  adat untuk dikategorikan asli,” jelasnya.

Ini dijawab oleh John Gobay bahwa Perdasus OAP pernah dibahas dan drafnya ada di DPR Papua. Hanya saja draf ini sempat ditolak Depdagri. Nah draf ini  diusulkan untuk bisa menjadi rujukan dalam diskusi tersebut. “Saya setuju genetika atau darah dan ini tidak bisa dibantah. Lalu perspektif geografis yang artinya jika  ada orang  yang menetap lama juga kadang disebut masyarakat adat, ini juga perlu diluruskan,” tutupnya. (ade/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *