Jangan Takut Dengan 1 Desember

Kapolresta Jayapura Kota AKBP Gustav R Urbinas saat memimpin apel kesiapsiagaan Taman Imbi, Senin (30/11).

*Negara Federal Tak Rayakan 1 Desember

JAYAPURA-Wali Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM., meminta masyarakat di Kota Jayapura untuk tidak takut dengan 1 Desember yang merupakan Kalender Kamtibmas bagi pihak Kepolisian.

“Jangan takut dengan 1 Desember, karena itu bukan momok menakutkan bagi kita. Kota Jayapura adalah kota yang sudah saya canangkan sebagai kota NKRI, sehingga kita bangun kota ini dalam bingkai NKRI,” tegas Wali Kota Benhur Tomi Mano (BTM) usai mengikuti apel kesiapsiagaan di Taman Imbi, Senin (30/11).

BTM menegaskan, siapapun yang merongrong atau mengganggu keutuhan NKRI maka ada perpanjanagan tangan dari pemerintah yakni TNI-Polri untuk menjaga kedaulatan rakyat di Kota Jayapura.

“Mari kita menjaga kedamaian di tanah Papua. Apalagi mulai 1 Desember umat nasrani memasuki minggu advent yakni hari yang damai dan hari yang penuh suka cita,” ungkap BTM.

Pihaknya akan mendorong dan membantu Kapolresta dan Dandim untuk pelaksanaan kesiap siagaan mengawal Kota Jayapura sebagai Ibu Kota Provinsi Papua.

Sementara itu, Kapolresta Jayapura Kota, AKBP. Gustav R Urbinas mengatakan, untuk mengantisipasi 1 Desember, sebanyak 700 personel gabungan TNI-Polri, ASN dan Mitra Kamtibmas disiagakan di Kota Jayapura.

“Ratusan personel kita tugaskan di wilayah Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, Heram hingga Muara Tami dan perbatasan Skouw,” ucap Kapolresta usai memimpin apel kesiapsiagaan gabungan TNI-Polri, ASN dan Mitra Kamtibmas dalam rangka mengantisipasi agenda kalender Kamtibmas bulan Desember  2020 di wilayah Kota Jayapura.

Kapolresta menegaskan tidak ada tanggal yang perlu dijadikan sebagai momok menakutkan bagi masyarakat, sebab semua tanggal sama. Hanya saja ada sebagian orang yang mengartikannya berbeda.

“Semua wilayah di Kota Jayapura menjadi rute pemantauan, semua wilayah punya atensi yang sama untuk kita melakukan monitoring wilayah, patroli maupun razia selektif,” tambahnya.

Dirinya berharap tidak ada gangguan yang dapat merugikan ataupun meresahkan masyarakat di kota Jayapura dan sekitarnya saat 1 Desember. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan tercatat 30 November hingga 2 Desember, anggota bertugas di Distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, Heram, Muara Tami, dan perbatasan Skouw.

“Kegiatan yang dilaksanakan yakni kegiatan Kepolisian yang ditingkatkan berupa patroli, razia selektif dan antisipasi terhadap kejadian menonjol yang  dapat meresahkan masyarakat,” ungkapnya.

Lanjutnya, bentuk kegiatan yang diutamakan bersifat pencegahan, preemtif dan preventif. Dimana penegakan hukum adalah langkah terakhir jika terjadi tindak pidana di wilayah Kota Jayapura. “Bulan desember di Papua harus damai, anggota akan monitoring kelompok yang bertentangan dengan NKRI serta antisipasi ancaman lain atau teror yang dapat  meresahkan masyarakat di bulan desember,” tegasnya.

Sementara itu moment 1 Desember yang selama ini disebut – sebut sebagai hari kemerdekaan Bangsa Papua Barat yang identik dengan pergerakan yang bertentangan dengan NKRI dipastikan tak seluruh lapisan orang asli Papua akan ikut merayakan.

Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) yang menjadi satu organisasi perjuangan Papua merdeka juga menyatakan tidak akan merayakan moment tersebut. Pasalnya bagi  NFRPB, kemerdekaan bangsa Papua sendiri sejatinya bukan pada 1 Desember melainkan pada 19 Oktober 1961 dan dirayakan setiap 19 Oktober.

“Kami ingin meluruskan sejarah negara federal agar orang juga paham. Jika mengatakan Presiden Soekarno menggagalkan negara Papua maka sejarah yang harus bicara.  Jika ada sejarah yang tidak lurus maka ini harus diluruskan dan kami sudah rayakan pada 19 Oktober  2020 sebagai hari ulang tahun kembar. Jadi bukan 1 Desember,” tegas Forkorus di kediamannya di Sabron Yaru, Senin (30/11).

Mantan Ketua Dewan Adat Mamta ini menjelaskan soal disebut kembar karena ada dua pernyataan politik. “Pertama dalam manifesto politik kemerdekaan pada 19 Oktober 1961 menyebut bahwa kami adalah bangsa Papua dan ini pernyataan pertama. Pernyataan kedua, kami bangsa Papua memiliki tempat merdeka di atas tanah kami sendiri yaitu tanah Papua dengan bendera bintang kejora dengan lagu Hai Tanahku Papua dan ini sudah dicetuskan pada 19 Oktober 1961 itu,” jelasnya.

“Sehingga kemarin kami hanya meluruskan sejarahnya saja. Pernyataan ini dijamin oleh Duham (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) pasal 15 ayat 1 dan 2. Lalu ada pernyataan kemerdekaan dan ini satu – satunya pernyataan kemerdekaan pada penutup dan ini patut diperjelas,” sambungnya.

Nah inilah menurutnya yang dianeksasi atau digagalkan oleh Soekarno. Sementara 1 Desember kejadiannya adalah dimana pemerintah Nederland – New Guinea mengakomodir dalam peraturan pemerintahan Belanda dan mengakui meski dengan setengah pengakuan  belum menyerahkan kedaulatan penuh dengan mengibarkan bintang kejora 19 Oktober  1961.

“Kami tidak melarang kalau ada yang mau merayakan 1 Desember. Silakan saja, sebab kami sudah pindah posisi. Bagi kami itu bukan hari ulang tahun tapi hari pengakuan. Indonesia juga begitu kan diakui pada 27 Desember 1947 di Den Haag  Belanda namun Indonesia tidak merayakan hari pengakuannya tapi proklamasinya. Nah NFRPB juga ingin kembali ke hari manifesto deklarasinya,” tutupnya. (fia/ade/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *