Empat Komisioner KPU Papua Diberhentikan Sementara

*KPU RI Batalkan Paslon Yusak Yaluwo-Yacob Waremba

JAYAPURA–Eskalasi politik jelang Pemilu 11 kabupaten di Papua nampaknya mulai meningkat. Yang terbaru adalah diberhentikannya empat komisioner KPU Provinsi  Papua yaitu Ketua KPU Papua, Theodorus Kosay, Zufri Abubakar, Melkianus Kambu dan Fransikus Antonius Letsoin. Sedangkan tiga komisioner lainnya, Adam Arisoy, Diana Simbiak dan Sandra Mambrasar berstatus direhabilitasi.

Ini dikatakan tak lepas dari persoalan Pilkada di Kabupaten Boven Digoel terkait salah satu calon yakni Yusak Yaluwo yang berpasangan dengan Yakobus Waremba yang harusnya dicoret namun tetap mendapatkan ruang dan terus mengikuti tahapan hingga kini. Sebelumnya tiga komisioner KPU Boven Digoel sudah lebih dulu merasakan panasnya eskalasi ini dengan diberhentikan oleh KPU Papua. “Yang jelas tidak menjalankan perintah KPU RI,”  sigkat Ilham Saputra,  salah satu komisioner KPU RI melalui pesan Whatsappnya, Minggu (29/11) malam.

Keempat komisioner ini diberhentikan sementara dengan SK Nomor 583/SDM.13-Kpt/05/KPU/XI/2020 tertanggal 27 November 2020 tentang pengambilalihan tugas, kewenangan, dan kewajiban KPU Provinsi Papua periode 2018-2023. “Benar calon Yusak -Yacob kita dibatalkan dan kami juga berhentikan sementara 4 orang KPU Provinsi Papua karena tidak melaksanakan perintah KPU RI,” jelas Ilham mempertegas statemennya.

Lalu nama pasangan nomor urut 4 calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel sebagaimana SK KPU Boven Digoel Nomor : 19/PL.02.03/Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 tersebut, resmi ditiadakan atau dihapus oleh KPU RI melalui SK KPU RI Nomor : 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 tertanggal 28 November 2020 dimana dalam SK tersebut tertulis pasangan calon atas nama Yusak Yaluwo – Yacob Waremba dengan nomor urut 4 dibatalkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020.

Terkait hal ini salah seorang komisioner KPU Papua, Adam Arisoy yang dihubungi via telepon mengaku belum bisa mengomentari panjang lebar soal SK KPU RI tersebut karena masalah jaringan internet. Ia saat ini tengah mengawal proses Pemilu di Kabupaten Mamberamo Raya sehingga sulit membuka Whatsapp.

“Saya juga belum mendapat berita tentang SK KPU RI ini karena saya masih di Mamberamo Raya, mengawasi pelipatan surat suara dan simulasi untuk sistem informasi rekapitulasi. Saya susah buka WA jadi belum bisa memantau semua informasi meski dengar – dengar SK  tersebut memang sudah ada,” beber Adam tadi malam.

“Kalau dapat SK nya baru saya bisa jelaskan,” sambungnya.

Namun ia tak keberatan membahas persoalan KPU Boven Digoel  yang menurutnya lantaran masalah regulasi soal pencalonan. Dari keputusan KPU Boven Digoel yang tidak melaksanakan PKPU pencalonan dengan baik  akhirnya ada yang diberhentikan dan status kekosongan ini kemudian diambil alih oleh KPU Papua dengan melihat kondisi yang ada. Hanya saja menurut Adam, dalam pleno KPU Provinsi juga masih terjadi perbedaan pendapat. Nah dari kondisi  ini akhirnya KPU Provinsi Papua menyerahkan ke KPU RI untuk pengambilan keputusan dan pengambilan keputusan ini berdasar regulasi yang ada bahwa orang yang bisa mencalonkan diri  sebagai calon bupati adalah yang sudah selesai menjalani masa pidananya.

“Kalau kami nyatakan ia (Yusak Yaluwo) memenuhi syarat maka KPU dari kabupaten/kota hingga pusat itu menyalahi. Itu aturan kita yang semua harus taat dan risikonya memang harus diberhentikan,” tegas Adam.

Ditanya apakah Yusak Yaluwo sudah menyelesaikan masa pidananya, menurut Adam jika sampai dicoret artinya yang bersangkutan belum menuntaskan masa pidananya. Disinggung soal pasangan Yusak Yaluwo – Yacob Waremba yang bisa mengikuti debat kandidat perdana lanjut Adam  sebenarnya kewenangan ini ada di KPU kabupaten/kota menjalankan kewenangan sesuai pedoman petunjuk teknis dan undang – undang.

“Ini yang saya bilang semua harus patuh pada aturan ini dan KPU juga harus memberikan jaminan kepada calon tersebut jika memang tidak memenuhi syarat maka berikan dia kepastian dengan mencoret agar selanjutnya pasangan ini melakukan upaya hukum ke Bawaslu maupun PTUN saat diawal lalu. Namun ini dibiarkan sehingga  pasangan ini bisa terus mengikuti tahapan,” bebernya.

Nah posisi Yusak – Yacob menurut Adam pada debat terakhir barulah diambil alih KPU Provinsi Papua. Namun di sini dirinya menegaskan bahwa ada regulasi yang salah dan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel. Dimana sudah diperintah berkali – kali bahkan ada dua surat dari KPU RI untuk mereka melakukan supervisi dan memperbaiki syarat pencalonan tapi KPUnya tidak memperbaiki sehingga diberhentikan dan diperintahkan KPU Provinsi Papua untuk mengambil langkah  – langkah itu.

Hanya saja KPU Provinsi Papua pecah juga. Dimana ada yang mengatakan MS (memenuhi syarat) dan TMS (tidak memenuhi syarat). “Dan karena tak memenuhi kuorum akhirnya diserahkan ke KPU RI dan KPU RI menjadi penanggungjawab akhir proses Pemilu,”  tutupnya.

Sementara itu, sebanyak 200 personel TNI-Polri mengamankan kantor KPU Kabupaten Boven Digoel pasca keputusan Ketua KPU RI, Minggu (29/11). Pengamanan kantor KPU tersebut mengantisipasi amukan sekelompok warga setelah sebelumnya melakukan aksi bakar ban.

Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mengimbau kepada seluruh warga di Kabupaten Boven Digoel untuk tetap menjaga situasi Kamtibmas pasca keputusan ketua KPU RI tentang Penetapan Paslon peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Boven Digoel tahun 2020. Sebagaimana hal tersebut tertuang pada keputusan KPU RI nomor : 584/ PL. 02.2-Kpt/ 06/KPU/ XI/ 2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel 2020  pada poin Kedua huruf B menyatakan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 20/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasang Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020.

Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 33/33PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XI/2020 tetntang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 20/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangnan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, sepanjang terkait dengan penetapan nomor urut dan daftar Pasangan Calon atas nama Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba S.PAK, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Pasangan Calon beserta tim sukses yang merasa tidak puas untuk tidak memobilisasi massa maupun melakukan hal yang dapat merugikan bersama. Dapat melakukan gugatan sesuai mekanisme hukum sehingga kondusifitas di Kabupaten Boven Digoel tetap terjaga,” ucap Paulus Waterpauw.

Kapolda mengajak warga menjaga situasi Kamtibmas di kabupaten Boven Digoel agar tetap aman dan kondusif dengan tetap menerapkan protokol kesehatan khususnya dalam pelaksanaan  Pilkada Serentak 2020.

Sementara itu, Kapolres Boven Digoel, AKBP. Syamsurijal mengaku hingga saat ini sebanyak 200 pasukan berada di kantor KPU Boven Digoel untuk melakukan pengamanan.

“Massa masih bergerombolan  sehingga personel amankan kantor KPU, apalagi situasinya malam hari. Warga sebelumnya sempat bakar ban,” ucap Syamsurijal saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos melalui telepon selulernya.

Sementara itu, Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari membenarkan terbitnya Keputusan KPU RI Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 yang menganulir Keputusan KPU Boven Digoel terkait penetapan paslon Pilkada 2020. “Iya benar menganulir,” ujarnya kepada Jawa Pos tadi malam.

Dalam keputusan tersebut, KPU RI menetapkan paslon Pilkada Boven Digoel hanya tiga pasangan calon yang memenuhi syarat. Yakni Martinus Wagi-Isak Bangri, Hengki Yaluwo- Lexi Romel Wagiu, serta Chaerul Anwar Natsir-Nathalis B Kaket.

Sementara pasangan Yusak Yaluwo – Yakob Weremba yang sebelumnya diloloskan KPU Boven Digoel dianulir. Dalam Keputusan KPU RI disebutkan, paslon tersebut tidak memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 4 ayat 1 huruf f dan ayat 2a PKPU 3 tahun 2017 tentang pencalonan. Pasal tersebut mewajibkan paslon yang pernah menjadi pidana kasus korupsi harus menjalani masa jeda lima tahun.

Berdasarkan surat dari Kepala Lapas Kelas 1 Sukamiskin, Yusak menjalani pembebasan bersyarat pada 7 Agustus 2014 dan masa percobaan baru berakhir pada 26 Mei 2017. Sehingga belum memenuhi masa jeda 5 tahun. (far/ade/fia/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *