RDPW dan RDPU Tetap Akan Dijalankan

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib

Timotius Murib: Bisa Jadi Penolakan RDPW di Beberapa Daerah Ada Permainan

JAYAPURA- Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib mengungkapkan, pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Wilayah (RDPW) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) saat ini belum bisa dilaksanakan sesuai jadwal mengingat ada tiga hal yang diperhatikan MRP yakni masih adanya pandemi Covid-19, akan dilaksanakannya Pilkada serentak di  Papua dan masih adanya Maklumat Kapolda.

  Namun hal ini tidak juga mengurangi semangat MRP untuk tetap melakukan RDPW dan RDPU kapan saja waktunya, karena ini bagian  penilaian dari masyarakat asli Papua Dalam pelaksanaan otonomi khusus, tidak bisa evaluasi dengan dilakukan secara sepihak hanya dilakukan evaluasi oleh pemerintah kemudian elite-elite juga melakukan evaluasi dan mengatakan Otsus lanjut.

  “Saya kira ini pembohongan yang luar biasa dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat Papua jika tidak dilakukan RDPW dan RDPU, sehingga kami dari MRP akan menunda RDP kami akan lakukan pada waktu kapan pun dalam rangka kita ingin melakukan evaluasi mendengarkan secara psikologis apa harapan masyarakat Papua terhadap implementasi otonomi khusus, karena merekalah yang menerima manfaat daripada pelaksanaan Otsus , karena RDP tidak kali pertama ini kami gelar. Dan kami hargai nanti dalam pelaksanaan RDP tetap melibatkan pemerintah, dikawal oleh polisi, biar sama-sama dengar masyarakat punya psikologis implementasi Otsus ini seperti apa,”katanya, Kamis (26/11) kemarin.

Dengan adanya penolakan RDPW di beberapa daerah tidak perlu ditanggapi secara berlebihan, karena bisa jadi penolakan ini ada permainan dari pihak tertentu, karena intinya yang harus didengarkan adalah masyarakat OAP.  Sehingga adanya penolakan Ketua MRP juga tahu, namun ini demi menjaga Kamtibmas seperti di Wamena minggu lalu. Oleh karena itu, dengan alasan Kamtibmas maka rombongan balik ke Jayapura.

Termasuk  tim RDP dan staf saat ke Merauke ada yang diamankan oleh aparat kepolisian sampai diborgol tentu pasti ada maksud dan tujuan lainnya.  “Jadi pemerintah dan aparat tidak perlu khawatir, sebab RDP untuk melihat dan mendengar psikologis masyarakat OAP terkait implementasi Otsus sejauh ini bagaimana pelaksanaannya.(dil/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *