Dukung Pendidikan di Papua , Semua Pihak Wajib Melindungi Guru

Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua  ketika melakukan kunjungan dan foro bersama guru di Diatrik Keureh Kabupaten Jayapura belum lama ini . ( FOTO: Noel Wenda/Cepos)

Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua  Bicara Tentang Hari Guru

25 November telah ditetapkan menjadi Hari Guru, yang diperingati bersamaan dengan berdirinya berdirinya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).  Apa pandangan dari Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua  Tentang Hari Guru ?

Laporan: Noel Wenda

Berdasarkan Keppres Nomor 78 Tahun 1994 dan juga UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, 25 November dipilih sebagai Hari Guru Nasional dan diperingati bersamaan dengan berdirinya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)

Persoalan pendidikan di Papua cukup beragam, selain Covid – 19, masalah honor, birokrasi,  sarana prasarana, konflik bersenjata, kurang adanya dukungan dari pemerintah daerah, hingga pengabdian guru yang setengah hati menjadi kompleksnya masalah pendidikan di Papua.

Guru memegang peranan penting dalam kemajuan pendidika di suatu wilayah, Konflik sosial dan konflik bersenjata yang terjadi banyak guru terjebak diantara itu seperti Intan Jaya dan beberapa daerah konflik lainnya hingga aktifitas belajar mengajar tidak berjalan baik.

“Temanya tahun ini berbicara merdeka dalam belajar di mana mengartikan bahwa sekalipun kita dalam situasi covid namun aktivitas belajar mengajar harus terus berjalan, tidak hanya di sekolah tetapi juga di mana saja jadi antara guru dan siswa harus mengekspresikan sikap belajarnya meski tidak harus di sekolah,” kata Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua  Christian sohilait.

Sohilait mengajak para guru untuk tetap konsisten dan giat dalam panggilan pelayanan dalam melakukan kegiatan mulia untuk mendidik anak-anak bangsa  karena di tangan bapak dan ibu guru lahir generasi bangsa yang cerdas.

Ia menjelaskan dengan jumlah 18 ribu sampai 20 ribu guru yang tersebar di Provinsi Papua  sekitar 5% tidak aktif dalam mengajar tapi semua orang harus jaga guru yang ada di daerah  masing-masing.

Ia mengatakan dalam situasi konflik dan juga daerah konflik yang ada di Papua  dengan letak geografi yang sulit dalam menjalankan tugas profesional guru dan bidang dapat dijalankan oleh mereka semata tetapi membutuhkan kebersamaan dari semua pihak maka Kepala Dinas mengajak seluruh tokoh masyarakat gereja pemerintah perempuan dan tokoh pemuda untuk mendukung guru yang ada di daerahnya masing-masing dalam memberikan proses belajar mengajar.

“Mari kita membantu mereka agar guru mereka melakukan apa yang menjadi tugas mereka untuk belajar dan mengajar dan tidak mengambil alih lagi tugas-tugas yang bukan pekerjaannya jangan sampai sekolah melobi untuk dapat proyek melobi untuk dapat komputer dan lainnya karena ini merupakan tugas pemerintah  tapi banyak guru mengambil alih ini, maka siapapun dia mari berikan dukungan kepada guru-guru di Papua,” katanya.

Sementara itu dalam menangani beberapa keluhan tenaga honor kepala dinas yang sering turun lapangan dalam beberapa pekan baru-baru ini ia mengatakan banyak keluhan guru sehingga pihaknya bersama staf melakukan pendataan berapa guru-guru yang dibiayai oleh Yayasan atau pemerintah daerah dan besaran nilai juga sedang dirapikan.

“Kita tidak mau di suatu tempat ada yang dapat honor Rp 5 juta Rp 6 juta sementara di daerah lain ada guru yang hanya dapat Rp 600 ribu- Rp 700 ribu , ini kita sedang rapikan,” katanya. (*/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *