Kepala Daerah Tidak Dapat Diberhentikan dengan Dasar Instruksi Mendagri

Dr. Anthon Raharusun, SH., MH., ( FOTO gratianus silas/cepos)

Memahami Instruksi Mendagri 6/2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan

Siapa sangka, produk hukum berwujud Instruksi Mendagri 6/2020 tentang penegakan protokol kesehatan untuk pengendalian penyebaran Covid 19 menuai pro – kontra di masyarakat. Adalah poin perihal pemberhentian kepala daerah yang tidak mampu menegakkan penerapan protokol kesehatan yang akhirnya jadi viral. Berikut ulasan Cenderawasih Pos.

Laporan: Gratianus Silas

Sebagaimana dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, tertuang dalam Instruksi Mendagri 6/2020 tersebut, pertama, menegakkan secara konsisten protokol kesehatan Covid 19 guna mencegah penyebaran COVID-19 di daerah masing-masing berupa memakai masker, mencuci tangan dengan benar, menjaga jarak, dan mencegah terjadinya kerumunan yang berpotensi melanggar protokol tersebut.

Kedua, melakukan langkah-langkah proaktif untuk mencegah penularan Covid 19 dan tidak hanya bertindak responsive/reaktif. Mencegah lebih baik daripada menindak. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara humanis dan penindakan termasuk pembubaran kerumunan dilakukan secara tegas dan terukur sebagai upaya terakhir.

Ketiga, kepala daerah sebagai pemimpin tertinggi pemerintah di daerah masing-masing harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan Covid 19, termasuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan.

Keempat, bahwa sesuai Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diingatkan kepada kepala daerah tentang kewajiban dan sanksi bagi kepala daerah.

Sebagaimana diatur dalam pasal 67 huruf b UU Pemda tersebut pemerintah daerah diharuskan menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, dalam pasal 78 dinyatakan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah juga dapat diberhentikan, dengan alasan antara lain karena dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan dan tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepada daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf b itu.

Berdasarkan instruksi pada diktum keempat, kepala daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi sampai dengan pemberhentian.

Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE., MM

Lantas, menyikapi persoalan ini, Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE., MM., menjelaskan bahwa kepala daerah diatur undang-undang. Sementara itu, seperti halnya instruksi maupun keputusan menteri tidak ada dalam hierarki udang-undang.

“Tapi beliau lebih menekankan supaya kita disiplin. Itu namanya instruksi, yaitu pesan. Kementerian Dalam Negeri itu birokrasi yang mengatur politik. Jadi, kita jangan baca hitam-putih. Karena yang beliau maksud itu, sebagai pemimpin daerah yang tidak jalankan protokol kesehatan secara bertanggung jawab, maka itu akan menjadi penilaian mereka untuk kinerja kita ke depan,” jelas Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE., MM.

“Jadi, jangan baca itu (instruksi) itu hitam-putih. Saya lihat orang baca itu hitam-putih. Sebab, kalau soal pencopotan, itu ada mekanismenya. Tapi yang beliau maksud itu lebih kepada peringatan perihal penerapan protokol kesehatan di daerah,” tambahnya.

Lebih jauh menjelaskan, Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Kota Jayapura, Dr. Anthon Raharusun, SH., MH., secara hierarki perundang-undangan di Indonesia menjelaskan bahwa kedudukan Instruksi Mendagri tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-udangan yang lebih tinggi.

“ Demikian, kalau dikaitkan dengan sanksi kepada kepala daerah, ya saya justru pertanyakan tentang dasar Instruksi Mendagri itu. Apalagi kalau bicara pencegahan Covid 19, sudah ada juga di dalam kebijakan yang dikeluarkan pemerintah di masing-masing daerah. Artinya, Pemda sudah pula melakukan langkah-langkah pro aktif dalam penanganan Covid 19 di daerah,” papar Dr. Anthon Raharusun, SH., MH.,

Jadi, kalau instruksi ini dikaitkan dengan UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah, perihal pemberhentian kepala daerah, maka bertentangan. Sebab, kepala daerah dipilih secara demokratis oleh rakyat. Lebih lanjut dalam pasal 78, kepala daerah diberhentikan kalau misalnya meninggal dunia maupun permintaan sendiri, atau menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, misalnya diberhentikan karena tipikor, atau berakhir masa jabatan, melanggar sumpah.

Dengan kata lain, rujukan pasal 67 UU 23/2014 perihal pemberhentian kepala daerah itu kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan. Jadi, tidak bisa ditafsirkan pemberhentian berdasarkan Instruksi Mendagri soal penegakkan protokol kesehatan.

“Jadi Instruksi Mendagri ini sebagai jalan pintas untuk memberikan Sanksi Pemberhentian kepada Kepala Daerah, hanya karena Covid 19. Jadi, saran saya kepada Mendagri sebagaiknya Instruksi tersebut dipertimbangan kembali atau bahkan sebaiknya dicabut saja. Jangan mencari jalan pintas dengan membuat kebijakan beleid yang salah dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia,” pungkasnya.(*/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *