Hanya Sebagian Kecil yang Menolak RDP

Timotius Murib ( FOTO: Gamel/Cepos)

JAYAPURA – Majelis Rakyat Papua (MRP) akhirnya angkat suara dari berbagai penolakan yang muncul terkait pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan di lima wilayah adat.

Data yang disampaikan MRP dari lima ini yang berhasil digelar adalah di wilayah Saireri yakni Biak. Sedangkan untuk wilayah Mee Pago  di Deiyai, wilayah Ha Anim, Tabi, dan La Pago batal dilakukan karena situasi tak mendukung.

Meski demikian MRP menyatakan bahwa RDP akan tetap memperoleh hasil meski ada sejumlah daerah yang menolak.  Ketua MRP, Timotius Murib kepada Cenderawasih Pos menyampaikan bahwa RPD merupakan mandat yang diamanatkan dalam undang – undang Otonomi Khusus pasal 77. Sehingga apa yang dilakukan MRP adalah menjalankan amanat negara yang tertuang dalam aturan.

Lalu jika diindikasikan dari apa yang dilakukan MRP ternyata diboncengi atau berisi hal – hal yang bertentangan dengan hukum maka hal tersebut sejatinya bisa dikomunikasikan secara baik, beradap dan santun tanpa harus muncul persekusi yang akhirnya mencederai nilai demokrasi itu sendiri.

Timotius menganggap saat ini terjadi pembungkaman demokrasi. Aspirasi yang harusnya disampaikan masyarakat akar rumput batal disampaikan karena pelarangan. Menariknya agendanya belum dilakukan namun terkesan sudah harus dihentikan.  “Kami di MRP memiliki kewenangan menjalankan agenda 12 rapat dan salah satunya adalah RDP . Ini  untuk mendengarkan pendapat dan aspirasi sesuai dengan konstitusi.  Kami sudah sampaikan rencana RDP ke tiap bupati yang akan jadi tuan rumah. Contoh di Tabi di Kabupaten Jayapura, La Pago di Wamena, Mee Pago di Dogiyai, Saireri di Biak, Ha Anim di Merauke.  Kami sudah komunikasikan semuanya,” bebernya.

Hanya saja lanjut pria asal Puncak Jaya ini  untuk wilayah La Pago di Wamena pihaknya batal menggelar RDP lantaran ada aksi demo oleh sekelompok orang dan akhirnya tim La Pago  batal melakukan RDP setelah 7 jam tertahan di bandara. Lalu untuk Mee Pago, asosiasi bupati yang menyurat resmi begitu juga dengan Bupati Merauke bupatinya juga menyurat yang isinya ada yang menolak maupun meminta penundaan RDH.

Di Saireri sendiri bisa terselenggara dan ada sejumlah rekomendasi yang sudah disampaikan lembaga-lembaga masyarakat.  Sedangkan untuk Tabi saat rapat berlangsung menurut Timotius ternyata pihak kepolisian datang kemudian membubarkan. Dari banyaknya agenda RDP yang batal dilakukan ini

Menurut Timotius RDP III tetap masih ada hubungan dengan RDP sebelumnya dan ia memastikan bahwa RDP tetap akan mendapatkan hasil yang kemudian dibawa ke pemerintah pusat. “Yang jelas pemerintah pusat membutuhkan masukan soal pelaksanaan Otsus itu sendiri namun kalaupun  pemerintah sendiri yang lakukan evaluasi saya pikir itu sah – sah saja,” jelasnya.

Ia juga menyatakan bahwa kelompok yang menolak dilakukan RDP sejatinya hanya kelompok kecil sementara yang mendukung digelarnya RDP jauh lebih besar.

Lalu terkait munculnya isu makar dibalik agenda RDP ini kata Timotius silakan saja Polisi melakukan penyelidikan dan menjalankan tugasnya. Namun biarkan juga MRP menjalankan tugasnya untuk menggelar RDP. Mengingat rapat ini menjadi penting bagi masyarakat yang merasakan langsung dampak Otsus. Ini menurutnya menjadi moment bagi masyarakat menyampaikan apa yang kurang dari pelaksanaan Otsus selama 19 tahun terakhir.

Ini juga menjadi momentum untuk mendorong aspirais terkait partai lokasi termasuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sekaligus meminta pemerintah pusat menyiapkan peraturan pemerintahnya untuk dua instrumen tadi. “Saya berharap aparat kepolisian juga bisa menghargai. Jangan terlalu curiga juga dengan kami,” katanya.

Untuk mengawal agenda RDP ini, kata Timotius pihaknya juga membentuk tim asistensi yang akan membahas 4 bidang dan plus minusnya akan dikaji . Dalam tim asistensi ini kami melibatkan akademisi,” jelasnya.

Meski merasa ada upaya – upaya untuk menolak dan menggagalkan  RDP kata Timotius dari situasi ini biarlah rakyat melihat sendiri  kondisinya. Ia merasa saat ini  ada lembaga negara yang sedang berjuang melawan sesama lembaga negara. “Dalam tanda kutip ya. Jadi situasi ini biarkan rakyat tahu bahwa pelaksanaan konstitusi UU kami juga terbentuk dengan institusi negara,” tambah Timotius.

Dikatakan bahwa dalam RDP kalaupun ada pihak yang menolak kemudian menyatakan meminta referendum atau keinginan untuk merdeka, seharusnya hal – hal begini jangan terlalu dipolitisir. Mengingat dalam RDP pertama dan kedua termasuk yang dilakukan di Hotel Sahid suara masyarakat dari berbagai pelosok untuk meminta referendum sangat kuat. Bahkan yang meminta merdeka juga banyak.

“Tapi pada akhirnya  tidak terjadi juga malah menjadi harga tawar bagi pemerintah pusat untuk lebih memperhatikan poin – poin dalam Otsus itu sendiri,” beber Murib.

Lalu terkait waktu RDP yang diberikan pemerintah pusat, ia menyebut pihaknya masih memiliki waktu hingga akhir November ini dan kata Timotius pihaknya bisa kembali  mengajukan penundaan bahkan hingga tahun depan. “Seperti yang saya bilang, hasil RDP tetap ada, toh kami juga representasi dari masyarakat adat di daerah dan ada banyak aspirasi yang kami catat dari berbagai kegiatan saat turun ke daerah jadi jangan terlalu dipusingkan juga,” pungkasnya. (ade/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *