Pemerintah Dibuat Tak Berdaya Hadapi Ancaman Perambahan Liar di Cyckloop

Semakin nekat, aksi oknum warga yang tinggal diawputaran kawasan penyangga pegunungan Cyckloop semakin nekat dan berani merusak hutan lindung itu dengan membakarnya, gambar ini diambil, Rabu (18/11). (FOTO: Robert Mboik Cepos)

SENTANI-Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum UM dari pemerintah baik tingkat provinsi hingga kabupaten, BKSDA termasuk unsur TNI Polri dalam pengamanan kawasan pegunungan Cyckloop dari ancaman perambahan liar menjadi sebuah dilema besar yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya di Kabupaten Jayapura dan sekitarnya saat ini, terkait ancaman bencana permanen dari kawasan pegunungan Cyckloop. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum itu menjadi celah bagi sebagian oknum masyarakat untuk semakin nekat merusak dan membakar kawasan hutan lindung pegunungan Cyckloop.

Apa sebab, karena sampai saat ini Pemerintah belum mampu menangani ataupun mencegah aktivitas ilegal yang dilakukan oleh oknum masyarakat yang melakukan pembukaan lahan pertanian dan perkebunan di kawasan penyangga hingga kawasan hutan lindung pegunungan Cyckloop. Meskipun dapat dipastikan, aktivitas perambahan liar hutan lindung Pegunungan Cykloop itu dilakukan dengan sengaja dan tidak kasat mata.

“Kami menjadi salah satu korban bencana banjir bandang pada Maret lalu. Sampai saat ini rumah kami telah hilang akibat banjir itu. Pertanyaan saya kemana pemerintah saat ini, kemana polisi, kemana tentara, kemana masyarakat adat. Kenapa mereka biarkan kawasan hutan lindung cykloop ini dirusak,. Mereka seperti tidak berdaya. Apakah tunggu ada korban lagi” kata Hasan Abdulah salah satu warga yang dimintai tanggapannya oleh media ini terkait aktifitas perambahan liar di kawasan hutan lindung Cyckloop, Rabu 18/11.

Sementara itu, salah satu tokoh masyarakat adat Sentani yang juga selaku ondofolo Kampung Sere, Yanto Eluay mengaku, upaya pencegahan dan pengamanan terhadap perambahan kawasan hutan lindung pegunungan Cyckloop itu sudah dilakukan bersama baik masyarakat adat, pemerintah, TNI Polri dan semua elemen yang berkepentingan di dalam pengawasan hutan lindung itu. Namun, dia mengaku sejauh ini masih bersifat membangun komunikasi lisan dengan mengadakan rapat rapat dan diskusi diskusi termasuk membentuk salah satu forum yang disebut satgas pengamanan Cyckloop. Hanya saja semua itu belum dilakukan secara maksimal.

“Sudah sudah bersuara terus, sudah sikapi semua. Beberapa kali pertemuan dengan pemerintah, TNI,Polri, Tokoh adat, Paguyuban Nusantara, semua dalam rangka menyikapi perlindungan Cyckloop. Bahkan saya sendiri sudah menawarkan agar Cyckloop ini dijadikan sebagai daerah latihan militer dan kita serahkan ke TNI,” tandasnya.

Menurutnya jika hal ini ditanyakan kepada masyarakat adat di wilayah Sentani selaku pemilik ulayat dari kawasan pegunungan Cyckloop ini, semua pasti menyatakan sikap tegas menolak dan tidak setuju dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh sebagian kelompok masyarakat yang melakukan perambahan secara liar di kawasan penyangga dan hutan lindung pegunungan Cyckloop.

“Yang melakukan perambahan secara liar ini kan saudara kita yang dari pegunungan, bukan masyarakat adat kita. Sehingga tanggung jawabnya adalah pemerintah,” tegasnya.
“Kita punya komitmen untuk menjaga kawasan siklop ini, sekarang pemerintah TNI Polri harus punya komitmen. Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Karena Cyckloop ini sudah menjadi ancaman permanen. Kabupaten Jayapura, kota Jayapura dan juga ibu kota Provinsi Papua semua berada di bawah kaki gunung Cyckloop. Jadi Provinsi Papua, kota Jayapura, Kabupaten Jayapura harus terpadu,” tambahnya menegaskan. (roy).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *