Pemekaran 14 Kampung Adat dan 32 Kampung Dinas Tunggu Perdasus

Kepala DPMK Kabupaten Jayapura, Elisa Yarusabra, S.Sos, M.PA

SENTANI- Pemekaran 14 kampung adat dan 32 kampung dinas yang diusulkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura melaui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DMPK) saat ini tinggal menunggu Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) di tingkat provinsi.

Pasalnya, berkas pemekaran kampung itu sudah dinyatakan lengkap.

“Dari hasil hearing kita dengan DPRP, kemudian dengan berkas yang diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), 14 kampung adat dan 32 kampung dinas berkasnya sudah lengkap. Tinggal kita tunggu Perdasus atau Perda di provinsi tentang kampung adat,” ujar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Kabupaten Jayapura, Elisa Yarusabra, Senin (16/11).

Dikatakan, menurut informasi yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui DPMK Kabupaten Jayapura,  bulan Januari atau Maret Tahun 2021 dipastikan kodefikasi 14 kampung adat di Kabupaten Jayapura ini selesai.

“Sedangkan untuk kampung dinas yang sudah diusulkan sejak 12 tahun lalu juga tahun depan sekitar bulan Juni atau Juli 2021, baru kita bisa mendapat informasi dari Kementerian Dalam Negeri untuk kodefikasinya,”katanya.

Lanjut dia, proses pengurusan berkas usulan pemekaran kampung yang ditunggu masyarakat di Kabupaten Jayapura ini, menurut Eliza Yarusabra, prosesnya di tingkat kabupaten juga telah selesai, tinggal menunggu proses registrasi dan pengesahan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) RI, sehingga tahapan dari tingkat kabupaten dan provinsi dalam hal ini Biro Pemerintah semua proses berkas pengusulan telah rampung, tinggal menunggu regulasi tingkat Nasonal saja.

“Untuk syarat-syaratnya kita sudah penuhi semua,” tuturnya.

Mengenai adanya usulan pemekaran 14 kampung adat yang berbeda dengan pemekaran 32 kampung dinas, sehingga 14 kampung yang diusulkan pemerintah daerah berubah status dari kampung dinas menjadi kampung adat, tapi nama kampung dan penganggarannya tetap sama dengan status kampung dinas yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Jayapura.

Sementara itu di tempat terpisah, Bupati Jayapura, Matius Awoitauw, SE, M.Si, mengatakan, tujuan pemekaran kampung yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura agar cepat maju dan berkembang. “Ini semua untuk mengejar percepatan bukan kemunduran,” imbuhnya.

Mathius Awoitauw menyampaikan, dengan adanya usulan pemekaran distrik dan kampung ini agar setiap distrik dapat diaktifkan sebagai pusat pelayanan publik, sehingga distrik dapat memperpendek pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di kampung. (roy/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *