Libatkan Semua Stakeholder, Rakornis Bahas Penanganan Perbatasan

Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama Provinsi Papua menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakornis) Pengelola Perbatasan RI – PNG, di Holtekamp, Rabu (11/11) kemarin. (gratianus silas/cepos)

JAYAPURA- Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama Provinsi Papua menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakornis) Pengelola Perbatasan RI – PNG, di Holtekamp, Rabu (11/11) kemarin.

Rakornis ini digelar dengan melibatkan seluruh mitra pengelola perbatasan, mulai dari Kantor Imigrasi, Bea Cukai, Balai Karantina Pertanian, Balai Karantina Ikan, Kantor Kesehatan Pelabuhan, TNI, Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), hingga pemerintah kabupaten/kota yang berbatasan dengan Papua Nugini. Dalam hal ini, Pemkot Jayapura, Pemkab Jayapura dan Pemkab Keerom.

“Mengelola perbatasan ini bukan tugas satu pihak saja, satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja, atau satu institusi saja. Sebaliknya, ini menjadi tugas bersama. Makanya, kami melaksanakan Rakornis ini dengan melibatkan semua stakeholder perbatasan, termasuk teman-teman dari Pemkab/kota, seperti Keerom, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura yang daerahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini,” terang Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama Provinsi Papua, Suzana Wanggai, Rabu (11/11) kemarin.

Kata Suzana,  dari Rakornis tersebut, berbagai hal yang dibahas dari setiap institusi perbatasan, mulai dari Satgas Pamtas, Polair Polda Papua, Kantor Imigrasi, Balai Karantina dan yang lainnya.

“Kami dengar semua isu yang disampaikan, di mana kami akan mapping, sehingga persoalan ini akan diteruskan ke tingkat pemerintah pusat dan dibahas dalam pertemuan bilateral RI – PNG. Demikian, kita tidak tunggu pintu perbatasan dibuka baru kita berkoordinasi, melainkan kita mengambil langkah sehingga pertemuan kapanpun, kita sudah siap dengan agenda yang kita bawa,” ujarnya.

Namun,  tidak semua persoalan dibawa ke level pemerintah pusat.  Sebaliknya, untuk persoalan yang bisa diselesaikan di tingkat provinsi, maka akan diselesaikan.

“Ini akan kita tindaklanjuti seperti bagaimana kita buat kawasan perbatasan dan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Maka, tentu kita harus duduk bersama,” pungkasnya. (gr/ary)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *