Anggaran Pengamanan Pilkada Beres, Yalimo Terbesar

Kombes Pol Gatot Haribowo (foto: Elfira/Cepos)

JAYAPURA– Dana pengamanan untuk 11 kabupaten di Provinsi Papua yang bakal menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Desember 2020 mendatang telah dicairkan.

Karo Ops Polda Papua, Kombes Pol Gatot Hariboowo mengatakan, seluruh kabupaten telah mencairkan anggarannya ke Polres masing-masing dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

“Dari 11 kabupaten tersebut, alokasi dana paling besar untuk Pam Pilkada yakni Kabupaten Yalimo,” ucap Gatot kepada Cenderawasih Pos, Selasa (10/11).

Dijelaskan, untuk Kabupaten Yalimo anggaran pengamanan Pilkada yang dicairkan sebesar Rp 8 miliar dari pengajuan yang dilakukan sebesar Rp 12 miliar. Sementara Kabupaten Mamberamo Raya Rp 5 miliar dan ini dicairkan sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh Polres Mamberamo Raya.

“Untuk pergeseran pasukan direncanakan pada 1 Desember 2020 sudah berada di 11 kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada di Papua,” terangnya.

Dikatakan, adapun daerah yang rawan yakni Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Nabire.

“Empat Kabupaten ini dianggap rawan karena KKB yang masih aktif, perang suku, sistem noken, ketidak netralan oknum penyelenggara dan pemaksaan kehendak, transportasi dan komunikasi, mobilisasi masa, bentrok antara pendukung dan konflik TNI-Polri,”  jelasnya.

Menurut Kombes Pol Gatot, potensi konflik paling menonjol pada Pilkada di 11 Kabupaten di Provinsi Papua yakni ketidak netralan penyelenggara Pilkada dan adanya isu dukungan Pemda kepada Paslon tertentu. Adanya penolakan dari beberapa LMA tentang Paslon non OAP  seperti di Kabupaten Keerom, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Boven Digoel serta gangguan kelompok KKB yang masih aktif di beberapa kabupaten.

Adapun 11 Kabupaten yang melaksanakan Pilkada di tanah Papua yakni Kabupaten Keerom, Kabupaten Nabire, Kabupaten Supiori, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Waropen.

Brigjen Pol. Mathius D. Fakhiri (foto: Yulius Sulo/Cepos)

Secara terpisah, Wakapolda Papua Brigadir Jenderal Polisi Mathius D. Fakhiri menyebutkan 4  titik daerah rawan di Papua  yang melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020 menjadi atensi kepolisan saat ini.

“Sebelumnya Kabupaten Merauke, tapi itu dibagian awal. Tapi sekarang potensi kerawannya  tidak  seperti pada awal pelaksanaan Pikada,” jelas Mathius Fakhiri kepada wartawan sesaat sebelum meninggalkan Merauke, Selasa (10/11).

Kedatangannya ke Kabupaten Merauke bertemu para penyelenggara Pilkada  yakni KPU dan Bawaslu, untuk memastikan  bahwa pelaksanaan Pilkada  terutama tanggal 9 Desember 2020 berlangsung aman dan  lancar. “Sekaligus melihat kesiapan Polres  dalam menyiapkan  rencana pengamanan termasuk rencana konstijensi,” jelasnya

Sementara  untuk Boven Digoel menurut Fakhiri  langsung ditinjau oleh Irwasda Polda Papua.       Kabupaten Boven Digoel menurutnya menjadi atensi atau perhatian dari Polda Papua. Karena Pilkada di daerah tersebut memanas sehubungan dengan surat keputusan KPU RI   yang memerintahkan KPU Provinsi Papua   untuk kembali melakukan  pleno ulang penetapan calon bupati Boven Digoel. Dimana  kemungkinan  salah satu pasangan calon yang sedang mengikuti tahapan kampanye akan diskualifikasi oleh KPU yang diawali  dengan pemberhentikan sementara 3 komisioner KPU Kabupaten Boven Digoel.

Diketahui, ketiga komisioner KPU Boven Digoel yang  diberhentikan sementara  tersebut karena menetapkan pasangan calon bupati yang kemungkinan akan didiskualifikasi pada Pilkada 2020  tersebut.

Menurut Wakapolda, untuk Boven Digoel sudah dilakukan tambahan kekuatan personel untuk melakukan pengamanan. “Kita sudah dorong 1 pleton ke sana dan kita sedang siapkan 1 pleton lagi untuk kita kirim ke sana. Masih  ada 100 personel dari Jakarta yang akan membackup dan akan stand by di Merauke,” jelasnya.

Wakapolda menambahkan, dengan kehadiran  pimpinan  para kapolres  sering melakukan koordinasi dengan para penyelenggara, KPU dan  Bawaslu   termasuk pasangan calon.

Sebelumnya Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal mengatakan, sebanyak 11.691 personel gabungan TNI-Polri diterjunkan untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada serentak di 11 Kabupaten di Provinsi Papua pada Desember mendatang.

Adapun ribuan personel tersebut yakni melibatkan sebanyak 2.577 personel gabungan TNI-Polri yang bertugas di 11 Polres yakni Polres Jayawijaya, Polres Keerom, Polres Supiori, Polres Nabire, Polres Merauke, Polres Waropen, Polres Yahukimo, Polres Asmat, Polres Mamberamo Raya, Polres Boven Digoel dan Polres Pegunungan Bintang.

Selain menyiagakan personel yang berasal dari 11 Polres tersebut, Polda Papua juga menyiagakan personel di jajaran Polda Papua sebanyak 813 personel, TNI sebanyak 627 personel, anggota Linmas sebanyak 7.174 orang dan Brimob Nusantara sebanyak 500 personel. (fia/ulo/nat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *