DPRP Evaluasi Dana Otsus di Empat Kabupaten

Evaluasi dana Otsus oleh DPR Papua di Merauke, kemarin. (Foto :Sulo/Cepos)

MERAUKE-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua melakukan evaluasi pengunaaan dana Otsus di 4 kabupaten di Papua sebagai sampel. Keempat kabupaten yang menjadi sasaran evaluasi pengunaan dana Otsus Papua tersebut adalah Biak, Kabupaten Jayapura, Merauke dan Boven Digoel.
“Jadi ada 4 kabupaten di Papua yang menjadi sampel dari 6 kabupaten yang direkomendasikan oleh BPK untuk melakukan evaluasi terhadap penggunaan dana Otsus Papua tahun 2019,’’ kata Ketua Tim Kusmanto, SH, MH yang juga Wakil Ketua Komisi III yang membidangi Keuangan dan Aset DPR Papua itu, di Merauke kemarin.
Menurut Politisi dari PKS tersebut, bahwa evaluasi penggunaan dana Otsus ini merupakan tindaklanjut dari LHP BPK tahun 2019 sekaligus uji petik peninjauan lapangan sebagai hasil sampling. Dikatakan, dana Otsus bagi Provinsi Papua yang diatur dalam UU Nomor 21 tahun 2001 tentunya perlu dikeloa secara efektif dan efesien, tepat sasaran dan bermanfaat kepada masyarakat dan memenuhi akuntabilitas.
Karena itu, perlu dilakukan pengawasan baik instansi pengawas internal, eksternal maupun DPRD baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dijelaskan, DPR Papua mellaui Pansus yang dibentuk ingin memastikan bahwa temuan-temuan BPK atas efektivitas pengelolaan dana Otsus juga ditindaklanjuti instansi terkait. Baik oleh Pemerintah Provinsi Papua maupun oleh pemerintah kabupaten/kota di Papua.
“Mengingat hasil laporan pemeriksaan BPK terkait efektivitas penggunaan dana Otsus tersebut telah dilaporkan pada tanggal 30 September 2019, sementara menurut ketentuan harus dilaksanakan selama 60 hari. Memang sudah terlambat, tapi keterlambatan ini bukan karena kelalaian tapi adanya pandemi Covid-19. Sejogjaya kami agendakan bulan April lalu, namun karena kondisi pandemi sehingga baru kami laksanakan. Meski terlambat, tapi kami berpandangan bawa pengawasan dan monitoring harus tetap dilaksanakan demi perbaikan kedepan,’’ terangnya
Penjabat Sekda Kabupaten Merauke Ruslan Ramli, SE, MSi, mengungkapkan bahwa terkait dengan LHP BPK untuk dana Otsus di tataran Kabupaten Merauke sudah ditindaklanjuti. Ruslan Ramli juga menyarankan kalau dimungkinkan kedepan untuk 5 program prioritas yang diarahkan provinsi untuk tidak dibagi prosentase. Silahkan provinsi buat rambu-rambu karena kewenangan pengelolaan dana Otsus itu ada di provinsi. Pemerintah Kabupaten bisa full untuk Rp 102 miliar untuk pendidikan, sehingga daya ungkitnya lebih besar.
“Karena ketika kami berdiskusi dengan teman-teman, bahwa saat Rp 102 miliar dibagi 30 persen hanya mendapat Rp 30 miliar. Sementara amanat UU, alokasi pendidikan untuk APBD adalah 20 persen. Ketika 20 persen untuk APBD Merauke 2,2 triliun, maka 30 miliar akan tenggelam dalam dana Rp 400 miliar. Sehingga orang akan katakan Otsus itu kemana saja,’’ tandasnya. (ulo/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *