Herd Immunity Butuh Beberapa Tahun

Warga membawa anaknya menjalani tes usap atau swab di GSI Lab (Genomik Solidaritas Indonesia Laboratorium), Cilandak, Jakarta, Senin (2/11/2020). Sebagai bentuk gotong-royong dan solidaritas untuk mempercepat penanganan COVID-19 di Indonesia, Tanoto Foundation dan Temasek Foundation International melakukan donasi bersama dengan memberikan bantuan kepada Genomik Solidaritas Indonesia (GSI Lab) berupa instrumen PCR, reagent kit dan bahan habis pakai untuk pemeriksaan PCR. FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS

*Vaksin Merah Putih Lancar, Tapi Tidak Bisa Terburu-Buru

JAKARTA, Jawa Pos-Meskipun kedatangan vaksin semakin dekat, namun Masyrakat Indonesia tampaknya harus terus setia dengan protokol kesehatan karena terbentuknya herd Immunity butuh waktu hingga beberapa tahun.

Ketua Tim Riset Uji Klinis  Vaksin Covid-19 Universitas Padjajaran Kusnandi Rusmil mengungkapkan bahwa untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity, injeksi vaksin harus mencapai paling tidak 70 persen dari total jumlah komunitas. “Jadi kebal karena virusnya tidak nyampe. Terhalang oleh orang-orang yang sehat. Jadi 70 persen di vaksin, 30 persennya tidak usah,”  jelas Kusnandi kemarin (3/11).

Kusnandi menjelaskan, untuk mencapai cakupan 70 persen ini tidak mudah. Setidaknya dengan kondisi saat ini. Jumlah vaksin terbatas, sehingga perlu memilih orang-orang tertentu. Pemerintah telah memutuskan bahwa kelompok yang akan divaksin adalah mereka yang sehat dan berada pada usia antara 18 dan 59 tahun. Tidak dibawah maupun diatas itu.

Sementara vaksin merah putih yang saat ini juga dikembangkan tidak bisa buru-buru dipakai. Saat ini kata Kusnandi uji klinis tahap 3 sudah menghasilkan 1650 orang relawan yang sudah menjalani suntikan tahap 2.

Setelah suntikan ini, para dokter dan periset vaksin akan memantau kondisi tubuh para relawan yang telah menerima suntikan vaksin tahap 2 hingga 6 bulan kedepan dengan beberapa kali evaluasi. “Laporan (hasil uji klinis tahap 3,Red) pertama mungkin bulan Januari. Kemudian semua selesai bulan Maret. Jadi nggak buru-buru. Kalau Indonesia mau beli vaksin dari luar silahkan. Tapi untuk vaksin kita belum bisa dipakai,” jelasnya.

Dengan demikian, Kusnandi menyatakan bahwa terbentuknya herd immunity bagi Indonesia peru beberapa tahun. Dalam masa tersebut, protokol kesehatan seperti jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dan hindari kerumunan tetap perlu dilakukan.

Hingga saat ini, kata Kusnandi, proses uji klinis tahap 3 berjalan dengan baik dan relatif tanpa isu yang signifikan. Memang dari jumlah relawan terdapat beberapa orang yang drop off atau tidak melanjutkan proses uji klinis. Namun, Kusnandi mengatakan disebabkan oleh faktor lain seperti pindah lokasi (dari Bandung) maupun jatuh sakit yang bukan disebabkan oleh vaksin.

Kusnandi mengungkapkan ada sekitar 17 orang yang drop off. 7 karena pindah pekerjaan sisanya karena sakit. “Ada yang kena tifus sehingga tidak bisa lanjut imunisasi jadi drop off. Sampai sekarang belum ada yang mengkhawatirkan,” katanya.

Kusnandi meyakinkan bahwa prosesuji klinisi vaksin ini relatif aman. Pihaknya telah melakukan berbagai macam uji klinis bagi bermacam vaksin seperti tetanus dan difteri. Selain itu, para ilmuwan di Indonesia juga disebutnya memiliki pengalaman yang panjang dalam memproduksi vaksin.

“Saya sendiri bukan pertama kali melakukan uji klinis. Mungkin sudah 30 kali. Uji klinis (vaksin Covid-19) ini lebih aman daripada misalnya dulu kita uji klinis vaksin tetanus dan difteri,” jelasnya.

Memang dalam beberapa kasus subjek uji klinis mengalami beberapa gejalan seperti gatal-gatal dan kulit merah-merah. Kemungkinan orang tersebut tidak tahan dengan satu atau beberapa unsur dalam vaksin yang disuntikkan.

Ada juga kejadian berat seperti pingsan. Namun Kusnandi menyebut kejadiannya sangat jarang. Dari 1 juta kasus, hanya 1 hingga 0,1 kejadian. “Ini hal yang biasa. Makanya setelah imunisasi nanti jangan pulang dulu. Tunggu 30 menit, karena jika ada reaksi berat-berat biasanya terjadi pada 30 menit pertama,” jelasnya.

Ahli Virologi dari Universitas Udayana Prof Ngurah Mahardika menjelaskan kemajuan teknologi bisa mempercepat riset vaksin. Misalnya saat ini tidak perlu lagi aganya agen penyakit yang murni. Sebaliknya agen penyakit bisa dibuat sitentis dengan tempo waktu yang cepat. ’’Zaman dahulu perlu waktu lama untuk menemukan bibitnya saja,’’ katanya. Tetapi sekarang hanya dalam waktu satu sampai dua bulan, bisa menemukan bibit agen penyakit.

Mahardika lantas menjelaskan ragam vaksin yang dibedakan dari bahan dasarnya. Diantaranya adalah vaksina berbasis virus murni yang dimatikan sehingga tidak berbahaya bagi manusia. Vaksin jenis ini seperti yang diujicobakan di Indonesia dalam rangka penyiapan vaksin Covid-19. Dia menyebutkan regulasi untuk vaksin berbasis virus yang dimatikan lebih ringkas.

Dia lantas mengatakan meskipun teknologi mampu mengakselerasi penemuan virus, kepastian tingkat keamanan tidak boleh dikesampingkan. Menurut dia peneliti dan pengembang vaksin tidak pernah mengkompromikan aspek kualtias, daya guna, dan keamanan sebuah vaksin. ’’Termasuk juga keamanan vaksin Covid-19 yang nanti hendak ditemukan. Harus terjamin keamanannya,’’ katanya.

Untuk memastikan aspek keamanan, sebuah vaksin wajib melalui tiga tahap pengujian. Yaitu uji pre klinis fase I, fase II, dan fase III yang melibatkan ribuan sampai puluhan ribu orang.

Mahardika mengatakan setelah nanti vaksin beredar di masyarakat, tetap akan trus dimonitor dan diadit terus menerus. Tujuannya untuk memastikan keamanan vaksin yang sudah beredar itu.

Menurut dia Indonesia sangat memungkinkan untuk mengembangkan vaksin Covid-19 secara mandiri. Tetapi dia mengingatkan bahwa kerjasama riset vaksin di tengah pandemi seperti sekarang bukan hal yang tabu. Kolaborasi riset vaksin lintas negara bertujuan mendapatkan data yang berkualtias tinggi. ’’Tanpa kerjasama kita mampu. Tapi untuk mencapai kemajuan yang pesat, perlu dengan kerjasama antar negara dan keilmuan dunia,’’ pungkasnya.

Vaksinolog dr Dirga Sakti Rambe dalam kesempatan lain menyatakan bahwa penelitian vaksin merupakan hal yang rumit dan harus terpenuhi unsur keamanan. Untuk itu perlu tahap-tahap penelitian yang panjang dan bertahap. Uji klinis merupakan tahapan yang harus dilalui demi mengetahui keamanan calon vaksin. ”Kalau bicara soal vaksin, tidak ada tawar menawar terkait kemanan. Baru setelahnya bicara soal efektivitasnya,” ujar Dirga dalam dialog produktif yang diselenggarakan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) kemarin.

Vaksin merupakan langkah pencegahan infeksinyang efektif. Sebab vaksin mampu melindungi secara spesifik.

Keamanan vaksin juga diuji oleh BPOM. Lembaga tersebut mengawal bagaimana proses penelitian. Sekaligus memperhatikan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI).

Selain vaksinasi, Dirga juga menekankan pentingnya mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak (3M). Ini berlaku juga bagi mereka yang sudah pernah terjangkit Covid-19. ”Ada beberapa kasus terjangkit Covid-19 lagi meski sudah sembuh,” tuturnya.

Terpisah, pemerintah menyatakan rencana vaksinasi Covid-19 sudah hampir siap. Peta jalan atau road map telah disusun dan sedang dalam tahap finalisasi. Sembari menunggu vaksin tersedia dalam bentuk produk masal yang siap disuntikkan kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito di kantor presiden kemarin (3/11). Dia menjelaskan, peta jalan itu mencakup semua hal terkait vaksinasi Covid-19. ’’Mencakup kandidat vaksin dan penyusunan tahapan prioritas penerima vaksin,’’ terangnya.

Penentuan prioritas penerima vaksin, lanjut Wiku, mempertimbangkan beberapa hal. Di antaranya ketersediaan vaksin, penduduk, wilayah berisiko, serta tahapan dan indeks pemakaian. Peta jalan itu juga akan mencakup perkiraan skema platform vaksin dan sasaran klaster kelompok. Juga estimasi kebutuhan dan rencana pemberian vaksin.

Menurut Wiku, peta jalan itu juga memperhatikan ketersediaan rantai dingin alias cold chain untuk menjaga kualitas vaksin. Selain itu, pertimbangan lainnya adalah kapasitas SDM yang melibatkan beberapa jenis tenaga kesehatan termasuk vaksinator. Selain itu, jejaring distribusi vaksin juga telah disusun dengan melibatkan instansi lintas sektor.

Meskipun demikian, dia mengingatkan bahwa untuk saat ini vaksin belum tersedia. Maka, masyarakat tetap harus menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. ’’Bahkan meskipun vaksin sudah ada dan siap, kita pastikan bahwa pemerintah dan masyarakat harus selalu mematuhi protokol kesehatan,’’ tambahnya. (tau/wan/lyn/byu/JPG)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *