Saatnya Pasar Pharaa Dikelola Pihak Ketiga

Kondisi Pasar Pharaa Sentani yang dipenuhi sampah. Saatnya para tersebut dikelola pihak ketiga. ( FOTO: Robert Mboik Cepos)

SENTANI-Manajemen pengelolaan Pasar Pharaa Sentani saat ini, kian memperihatinkan. Salah satu hal yang yang paling nyata terlihat adalah penataan pedagang dan pengelolaan  sampah yang bersumber dari aktivitas masyarakat di pasar itu.

Ketua LSM Papua Bangkit, Hengki Yoku meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura agar membuka ruang supaya penataan dan pengelolaan pasar itu diserahkan ke pihak ketiga dalam hal ini pihak swasta.

“Sebenarnya sudah kami usulkan dari Tahun 2015 dan sudah beberapa kali kita usulkan,” kata Hengky Yoku kepada wartawan di Sentani, Sabtu (31/10).

Dia punya alasan tersendiri, kenapa pasar ini harus dikelola oleh pihak ketiga. Pertama melihat kondisi pasar yang saat ini sementara dikelola oleh pemerintah, namun pengelolaannya terlihat amburadul.

“Itu kotor, penuh sampah. Kira-kira siapa yang mau mengkritik pemerintah, dan pemerintah juga sulit mengoreksi dirinya sendiri,”katanya.

Ketika pasar itu dikelola oleh pihak swasta atau badan usaha milik daerah, tentunya pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengontrol dan mengevaluasi kinerjanya.  Tapi kalau pasar itu diurus oleh pemerintah sendiri,  pemerintah tidak mungkin saling mengeritik.

Dia menjelaskan, tujuan pasar itu dibangun sebenarnya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan dari situ juga pemerintah bisa menarik pajak untuk pembangunan daerah. Pasar yang dibangun dengan konsep tradisional modern itu, saat ini seperti sudah jauh dari apa yang dirancang pada awal pembangunan pasar itu.

“Pasar ini awalnya itu menjadi sebuah konsep baru dan menjadi contoh untuk pasar lainnya yang ada di Provinsi Papua. Begitu pesan presiden pada saat peletakan batu pertama,”paparnya.

Oleh karena itu, tidak ada upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah saat ini yaitu harus melakukan penertiban, menata ulang, kemudian meningkatkan rasa aman dan nyaman serta keindahan dari pasar itu sendiri.

“Ini sebenarnya bukan lagi tanggung jawab dari bupati, tapi ini menjadi tanggung jawab dinas teknis, dalam hal ini Dinas Kebersihan,  Disperindag, Dinas Koperasi. Mereka harus duduk bersama merancang dan mendesain pasar ini seperti apa.(roy/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *