Pelimpahan Kewenangan Mulai Dilaksanakan di Nimboran

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si didampingi Kepala Distrik Nimboran, Marsuki Ambo ketika memantau pelayanan perekaman KTP elektronik perdana di Distrik Nimboran, Selasa (27/10), kemarin. (Foto : Robert Mboik Cepos)

SENTANI-Program Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si dalam hal pendekatan pelayanan melalui pelimpahan sebagian kewenangan di distrik sudah mulai diterapkan di Distrik Nimboran. Saat ini, program pelimpahan sebagian kewenangan yang sudah mulai dilaksanakan di distrik itu berupa layanan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, berupa perekaman KTP elektronik, pengurusan kartu keluarga, akte kelahiran dan sejumlah dokumen kependudukan lainnya.
Dari pantauan media ini, setelah dicanangkan oleh Bupati Jayapura Mathius Awoitauw yang berpusat di Kantor Distrik Nimboran, jumlah kunjungan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan terkait dokumen kependudukan sangat tinggi. Hal ini bisa terlihat dari jumlah antrian masyarakat yang datang ke kantor distrik untuk mendapatkan pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan sejumlah dokumen kependudukan.
Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, mengatakan, program pelimpahan sebagian kewenangan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura ke pemerintah distrik adalah salah satu upaya untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat, khususnya berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Bupati Matius menyebutkan, selama ini urusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, misalnya masyarakat yang ingin mendapatkan dokumen kependudukan, harus datang dari kampung dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dan prosesnya juga cukup memakan waktu.
Birokrasi panjang dan berbelit-belit serta jauh dari jangkauan masyarakat ini yang menjadi perhatian serius Pemkab Jayapura.
“Pelayanan harus ada di tingkat bawah karena memang masyarakat ada di bawah. Saya berharap ini harus diseriusi terutama oleh pimpinan OPD, yang memberikan kewenangan kewenangan ke distrik. Apa yang selama ini dikerjakan semua di Gunung Merah, sudah saatnya, harus diturunkan ke distrik. Supaya masyarakat dari dekat bisa dilayani,” tegas Bupati Mathius Awoitauw.
Oleh karena itu, Bupati Matius juga meminta kepada setiap kepala OPD agar menempatkan staf untuk membantu pelayanan di tingkat distrik.
Orang nomor satu di Kabupaten Jayapura itu juga mengatakan, program pelimpahan sebagian kewenangan ke tingkat distrik itu sebenarnya program yang sudah lama direncanakan oleh Pemkab Jayapura. Sejauh ini, baru ada 2 dinas yang sudah mulai membuka pelayanan di Distrik Nimboran yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura.
Sementara itu, Kepala Distrik Nimboran, Marsuki Ambo sangat mengapresiasi kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jayapura, di mana telah memberikan perhatian yang penuh terhadap pendekatan pelayanan kepada masyarakat khususnya yang ada di kampung-kampung. Namun demikian, dia berharap, agar pemerintah juga tidak saja menurunkan program, tapi juga memperhatikan fasilitas atau sarana dan prasarana pendukung agar program itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Kami mengapresiasi kebijakan yang sudah dilakukan oleh bapak bupati. Ini sangat membantu masyarakat kami yang tinggalnya jauh dari ibu kota kabupaten,”tambahnya.(roy/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *