Jawaban Telak Rektor Uncen Terhadap Sorotan Terhadapnya

Dr Ir Apolo Safanpo ST MT. Foto: Gamel/Cepos

JAYAPURA – Rektor Universitas Cenderawasih, Dr Ir Apolo Safanpo ST MT memberi jawaban tegas dan konkrit terkait adanya pemberitaan yang mengait-ngaitkan namanya dari upaya kepolisian membubarkan para pendemo pada Selasa (27/10) di Perumnas III Waena. Ada yang menuding jika rektorlah yang meminta pihak kepolisian untuk membubarkan pendemo.
Informasi ini kemudian ditanggapi oleh Ketua Komisi V DPR Papua, Timiles Jikwa yang menganggap apa yang dilakukan rektor adalah salah dan harus bertanggungjawab. Terkait itu Apolo memberi klarifikasi bahwa ketika siapa saja menerima laporan atau informasi tentang suatu peristiwa, maka sebaiknya yang pertama dilakukan adalah mengklarifikasi terlebih dahulu.
Bila langsung disebarkan ke publik tanpa upaya klarifikasi maka ini bisa dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Menurut rektor, yang seharusnya bertanggung jawab terhadap insiden tersebut adalah pihak-pihak yang merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan aksi demonstrasi tersebut.
Jangan orang lain yang lakukan aksi demonstrasi, lalu menuduh orang lain yang harus bertanggung jawab. Iapun membeberkan soal apa yang dimaksud dengan kebebasan berpendapat sesuai dengan UU No. 9 Tahun 2008 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum adalah kebebasan untuk menyampaikan pendapat secara lisan maupun tertulis secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Undang-undang ini mengatur bahwa setiap orang yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui secara umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Apolo kepada Cenderawasih Pos di Waena, Kamis (29/10).
Termasuk menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum serta menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu undang-undang ini juga mengatur bahwa penyampaian pendapat di muka umum dapat dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundangan. “Jadi tidak ada peraturan perundangan yang mengatur bahwa penyampaian pendapat boleh dilakukan dengan memalang kampus, menghentikan aktifitas perkuliahan, mengusir dosen dan mahasiswa yang sedang kuliah keluar dari dalam kelas, dan menghentikan semua aktifitas akademik dan kegiatan administrasi di dalam kampus, itu sudah salah,” bebernya.
Ia meminta pihak yang memahami untuk bisa memberikan edukasi kepada mahasiswa dan masyarakat bahwa melakukan aksi pemalangan kampus dan menghentikan seluruh kegiatan akademik di kampus adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia. “Saya mau katakan mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia dan diberbagai negara di dunia juga sering lakukan demonstrasi mahasiswa tapi tidak pernah melakukan aksi palang kampus. Selain itu Demonstrasi harus dilakukan secara tertib dan tidak boleh anarkis,” tambahnya.

Disini Apolo juga mengklarifikasi bahwa pernyataan oknum anggota DPRP yang menyatakan bahwa rektor uncen memerintahkan aparat untuk membubarkan demonstrasi, maka perlu kami jelaskan kepada yang bersangkutan bahwa rektor tidak memiliki wewenang untuk perintah aparat yang bertugas di lapangan. Rektor hanya bisa perintah dosen, pegawai dan mahasiswa saja. “Jadi kalau ada oknum anggota DPRP yang mendapat informasi yang belum tentu kebenarannya, sebaiknya dikonfirmasi dulu kepada pihak-pihak yang terkait,” ceramahnya.
Lalu berkaitan dengan aksi penolakan Otsus yang disampaikan mahasiswa, ia juga menjelaskan bahwa demonstrasi penolakan otsus ini sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, dan penyataan sikap tentang penolakan otsus ini sudah disampaikan kepada pemerintah provinsi Papua serta kepada DPRP dan MRP. Karenanya jika mau mengetahui perkembangan dari pernyataan sikap yang sudah disampaikan tersebut, maka bisa langsung menanyakan kepada pemerintah Provinsi Papua, atau ke DPRP dan MRP. Tidak perlu melakukan demonstrasi tentang hal yang sama berulang-ulang.

“Universitas Cenderawasih juga hanya melakukan kajian akademik dan evaluasi terhadap kegiatan implementasi pelaksanaan otonomi khusus. Kajian akademik dan evaluasi mengenai pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan infrastruktur sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak, serta pelaksanaan pembangunan dalam sektor-sektor yang lain dalam era otonomi khusus,” cecar Apolo.

“Sedangkan revisi pasal-pasal atau norma-norma dalam Undang-Undang Otsus bukan kewenangan Uncen,” tambahnya. Otonomi khusus kata rektor adalah sebuah Undang-undang, maka level kewenangannya ada pada pemerintah pusat dan DPR RI, dan usul perubahan atau usul revisi terhadap UU Otsus ini dapat disampaikan melalui DPRP dan MRP kepada pemerintah pusat dan DPR RI sesuai dengan amanat pasal 77 UU Otsus. “Jadi yang saya sampaikan di atas tolong dipahami dan juga bantu diberikan edukasi kepada masyarakat maupun mahasiswa,” imbuhnya. (ade)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *