Warga Non KTP Wamena Rp 150.000

Bupati Jhon Richard Banua, SE, MSi  ( Foto : Denny/Cepos)

Warga Non KTP Wamena Rp 150.000
WAMENA-Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, SE, MSi memastikan telah melakukan perubahan biaya tarif Rapid Test sesuai yang diminta oleh Polda Papua Rp 150.000 agar pelayanan rapid test untuk masyarakat di Jayapura dan Wamena bisa berjalan. Namun untuk tarif ini hanya diperlakukan bagi warga yang memiliki KTP di luar Jayawijaya, sedangkan yang ber KTP Jayawijaya digratiskan.
Menurut Bupati Jhon, pasca aparat kepolisian dari Polda Papua meminta keterangan dari petugas kesehatan Pemda Jayawijaya di Pos Rapid test di Sentani Kabupaten Jayapura. Pihaknya telah melakukan koordinasi dan dari pihak Polda Papua memberikan petunjuk agar untuk pelayanan Rapid test yang telah berjalan selama 2 bulan lebih bisa dilakukan kembali dengan tarif nasional.
“Kita dari Pemda Jayawijaya mengikuti instruksi dari Polda Papua untuk tarif Rapid test Rp 150.000 untuk pintu masuk wilayah Lapago khususnya di Bandara Wamena bagi warga yang ber KTP luar Jayawijaya,”ungkapnya selasa (27/10) kemarin.
Menurutnya, dengan tarif Rp 150.000 sudah mulai membuka posko di Jayapura dan harga yang sama juga dipatok untuk pemeriksaan rapid tes di Jayawijaya. Hal ini dilakukan karena semua pembiayaan untuk melakukan pengawasan terhadap warga yang masuk dan keluar Jayawijaya ini semuanya dibiayai oleh APBD Pemda Jayawijaya.
“Pengadaan alat rapid dan peralatan lainnya ini kita beli dengan menggunakan APBD Jayawijaya sehingga yang yang digratiskan bagi warga yang memiliki KTP Jayawijaya di luar dari itu dikenakan tarif,”jelasnya.
Ia juga menyatakan untuk tarif ini telah disetujui oleh Polda Papua untuk kembali membuka pelayanan rapid test di Sentani Jayapura, namun semula penetapan harga Rp 250.000 itu sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah melalui Surat Keputusan Bupati, sehingga anggaranya tetap masuk dalam kas daerah dan tak digunakan.
“Selama ini kita sudah berjalan dengan harga Rapid test itu Rp 250.000 dengan ketentuan Rp 150 000 untuk rapid tes sedangkan Rp 100.000 diperuntukan pembelian peralatan habis pakai, namun setelah ada masalah maka kita diminta untuk membuka pelayanan dengan tarif nasional,”jelas bupati.
Ia menyebutkan setelah koordinasi dengan penyidik Polda , maka pelayanan rapid test tak diperbolehkan dibuka dengan ketentuan harga Rp 250.000, namun bisa kembali dibuka dengan biaya Rp. 150.000 oleh karena itu untuk pelayanan pihaknya mengikuti ketentuan tersebut.
“Sama sekali kita tak punya niat untuk melakukan pungli, kita hanya melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan yang diberikan pemerintah Provinsi Papua agar para bupati menjaga akses masuk ke wilayahnya dalam pandemi Covid -19,”tutupnya. (jo/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *