Fraksi PDIP Soroti Kinerja Pemerintah di 5 Bidang

Juru bicara Fraksi PDIP DPRD Jayawijaya Taufik Petrus Lattuihamallo saat membacakan pandangan Fraksi PDIP dalam sidang RAPBD Perubahan TA 2020, Selasa (20/10) kemarin. ( FOTO: Denny/ Cepos)

WAMENA-Sidang lanjutan pembahasan RAPBD Tahun 2020, pandangan umum dari Fraksi PDI Perjuangan menyoroti kinerja pemerintah di bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Ekonomi dan kesejahteraan. Dimana ada program dan kegiatan yang dianggarkan, namun belum ada penyerapan anggarannya.

   Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Jayawijaya Taufik Petrus Lattuihamallo menyatakan untuk bidang pendidikan fraksi PDIP melihat pembangunan kantor Dinas P Dan P pada APBD induk telah dianggarkan sebesar Rp 14 miliar dan pada perubahan dianggarkan Rp. 10 miliar.

   Yang dipertanyakan kepada pemda mengapa pembangunan ini tak dilakukan dari bulan April atau Mei. Padahal penetapan APBD induk 2020 ini telah dilakukan   November tahun 2019 lalu. “Kalau bulan oktober dilakukan, maka efektif waktu pengerjaan hanya dua bulan, sehingga apakah APBD Perubahan Rp. 10 Milyar bisa terserap?”ujarnya  saat membacakan pandangan Fraksi dalam sidang RAPBD Perubahan.

   Masalah lain kata Taufik, Pada kegiatan bantuan operasional sekolah SMP, anggaran yang disediakan dari APBD induk Rp 11.476.400.000 sedangkan pada APBD Perubahan Dianggarkan Rp 13.464.097.691atau naik sebesar Rp.1.987.697.691. Sementara untuk kegiatan PAUD yang dianggarkan dalam APBD induk yang bersumber dari dana Otsus  sebesar 1.147.500.000 sampai dengan 15 oktober anggaranya masih 0 persen atau belum terserap.

   “Ada juga kegiatan rehabilitasi bangunan SD yang penyerapannya baru 8 persen, pelatihan kompetensi siswa berpertasi penyerapannya juga masih 0 persen, fasilitasi tenaga guru kontrak penyerapan anggarannya juga 0 persen,”katanya.

   Menurutnya untuk bidang kesehatan untuk penanganan Covid -19 di Jayawijaya yang dipertanyakan berapa besar anggaran yang disiapkan baik dari APBD maupun dari kementerian  dan berapa yang sudah terpakai hingga saat ini? Hal ini  dipertanyakan karena Dinas kesehatan tak nampak dan yang tergambar hanya penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular Rp 5 miliar dan pembayaran insentif tenaga kesehatan yang menangani covid -19 Rp 4.110.000.000.

   “untuk OPD BPBD tak ada satupun kegiatan yang menggambarkan pencegahan Covid -19 pada belanja tak terduga, padahal di APBD induk dianggarkan Rp3 milyar, dalam APBD Perubahan Rp. 64 milyar  atau naik Rp 61 miliar, ini yang menjadi pertanyaan kami apakah ini berkaitan dengan penanganan  covid -19?”jelasnya.

   Bidang infrastruktur, lanjut Mantan Ketua DPRD Jayawijaya, untuk OPD Dinas PU kegiatan pemeliharaan jalan dalam kota dengan nilai Rp 24, 203. 000.000  dan rehablitasi ke jalan Distrik Maima- Papukoba dengan nilai Rp 2 miliar  yang bersumber dari dana Otsus Papua yang dianggarkan dalam perubahan apakah dengan sisa waktu 2 bulan efektif, untuk pengolahan air minum dan air limbah juga masih 25 persen penyerapanya.

  “Ruang kegiatan taman Wio Silimo yang sumber dananya dari bagi hasil pusat sebesar Rp 4 milyar  dengan penyerapan 23 persen, apakah dengan sisa waktu ini pekerjaannya bisa selesai dikerjakan?”bebernya.

  Bidang ekonomi, untuk Disnakerindag kegiatan pengembangan pasar daerah sebesar Rp. 1,2 milyar penyerapan anggarannya masih 0 persen,  sehingga dipertanyakan mengapa penyerapan anggarannya begitu  rendah. Dinas pertanian untuk anggaran kegiatan pembelian vaksin dan pakan ternak  yang bersumber dari otsus senilai Rp 300 juta juga masih 0 persen penyerapannya.

  “Sama halnya dengan dinas perikanan dengan kegiatan pembinaan dan pengembangan perikanan dengan sumber dana otsus senilai Rp 600 juta penyerapannya juga masih 0 persen,”ujarnya.

  Sementara untuk kesejahteraan dinas sosial tentang kegiatan pengembanganm bakat dan ketrampilan anak terlantar sumberdana otsus Rp 150 juta penyerapan anggaran masih 0 persen , kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo sumberdana otsus Rp 100 juta penyerapannya juga 0 persen.

   “Menurut kami kegiatan seperti ini sangat penting mengapa tidak berjalan, indikator penyerapannya sangat rendah dan terkesan dinas Sosial hanya mengurus beras raskin saja, sedangkan  yang berkaitan dengan kemanusiaan kurang mendapat perhatian.”tutupnya. (jo/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *