Adat Tolak Omnibuslaw

John Gobay

Polda Tak Akan keluarkan Izin Pengerahan Massa

JAYAPURA – Ribuan bahkan jutaan buruh di kota – kota di Jabodetabek, melakukan aksi mogok Selasa (6/10)  menyusul disahkannya undang – undang cipta kerja oleh DPR RI. Undang – undang ini diyakini tidak hanya memberi dampak pada tenaga buruh tetapi juga pada lingkungan. Para pemodal bisa saja masuk untuk menanamkan modalnya sekaligus menjalankan perusahaan tanpa harus memikirkan soal analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

Jika dari aspek buruh disebutkan ada enam kebijakan yang  merugikan salah satunya adalah menghilangkan upah minimum dan menerapkan upah perjam. Selain itu menghilangkan pesangon. Sementara  jika dikaitkan dengan lingkungan maka hutan Papua  siap menjadi sasaran empuk regulasi ini. Konflik antara masyarakat dengan pemodal kian terbuka namun diyakini masyarakat akan diperhadapkan dengan aparat.

Terkait ini Sekretaris II Dewan Adat Papua  (DAP) John N.R Gobay menyampaikan bahwa pihaknya memastikan akan ada pengajuan yudicial review meski kesannya lambat. “Yudicial review masih menjadi satu jalan yang bisa dilakukan untuk mengajukan keberatan. Yang jelas dari adat kami tolak pengesahan Omnibuslaw,” jelas John melalui ponselnya, Selasa kemarin.

Ia menjelaskan bahwa sebuah undang – undang tidak dapat mengesampingkan UUD 1945 dan khusus Papua  yang perlu diingat adalah pasal 18b ayat 1 bahwa negara mengakui satuan pemerintahan yang bersifat khusus dan istimewa yang diatur dengan undang – undang.  “Dalam UU khusus ini perlindungan hak masyarakat adat telah diatur dalam sebuah bab sehingga Omnibuslaw tidak bisa melangkahi aturan ini,” jelasnya. Ia sependapat bahwa negara tak boleh diatur oleh kepentingan kapitalis dan bertentangan dengan Pancasila.

Di tempat terpisah  Kabid Humas Polda Papua  Kombes Pol AM Kamal mengatakan pihaknya tetap melakukan antisipasi, mengingat di Papua  ada beberapa perusahaan baik itu di Jayapura maupun di Timika.  “Antisipasi kami melakukan komunikasi kepada pihak-pihak terkait, elemen dan komunitas  organisiasi terkait dengan perserikatan buruh dan lainnya,” ucap Kamal kepada Cenderawasih Pos, Selasa (6/10).

Menurut Kamal, untuk wilayah Papua  sendiri seharusnya tidak melakukan unjuk rasa. Apalagi  penyebaran Covid-19 cukup tinggi khususnya beberapa  daerah yang menjadi atensi termasuk di Papua . “Jangan melakukan pengarahan massa, ini untuk mencegah klaster baru penyebaran Covid-19 di Papua ,” kata Kamal.

Ia juga menegaskan tidak akan mengeluarkan izin aksi kepada mereka yang mau melakukan aksi terkait dengan hal tersebut. Hal ini untuk mencegah penyebaran Covid-19 di tanah Papua , disatu sisi pihaknya sedang melakukan sosialisasi akan penyebaran Covid-19 itu sendiri. “Yang pasti Polda Papua  tidak akan mengeluarkan izin bagi mereka yang akan melakukan unjuk rasa,” tegas Kamal.

Kamal menyebut, sebelumnya Kapolri Jendral Idham Aziz menerbitkan surat melalui Telegram Rahasia (TR), mengenai upaya antisipasi akan adanya demonstrasi dan mogok kerja yang dikabarkan akan dilakukan oleh pekerja dan buruh serta pihak terkait pada tanggal 6 sampai 8 Oktober 2020. Demo tersebut terkait dengan penolakan RUU Omnibus Law atau Cipta Kerja.

Adapun isi surat telegram rahasia dengan nomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 tertanggal 2 Oktober 2020 mengenai penanganan dan antisipasi demo dan mogok kerja yang melibatkan pekerja, buruh dan pihak terkait lainnya di tengah pandemi Covid-19. (ade/fia/wen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *