Sekolah Dibuka atau Tidak, Kepala Daerah yang Paham Situasi

Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPPAD) Provinsi Papua, Christian Sohilait, saat melakukan video conference bersama pemerintah pusat, terkait sektor pendidikan di tengah pandemi Covid-19, khususnya di Papua, Rabu (2/9) kemarin. (FOTO: Gratianus Silas/Cepos)

JAYAPURA– Di awal kebijakan Adapatasi New Normal disepakati, proses belajar mengajar (PBM) tatap muka di sekolah dapat kembali dilakukan, namun secara bertahap. Dengan kata lain, selain mendapat rekomendasi dari kepala daerah dan Ketua Satgas Covid 19 kabupaten, standar protokol kesehatan di sekolah harus terpenuhi.

Standar protokol kesehatan di sekolah yang dimaksudkan seperti halnya ketersediaan air untuk tempat pencuci tangan, ketersediaan sabun pencuci tangan, masker, tempat duduk peserta didik yang diatur berjarak di dalam ruang kelas, serta standar protokol kesehatan lainnya yang harus terpenuhi.

“Pada dasarnya, rekomendasi pembelajaran tatap muka di sekolah itu dikembalikan kewenangannya kepada bupati dan ketua Satgas Covid 19 di kabupaten/kota,” ungkap Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah (DPPAD) Provinsi Papua, Laorens Wantik, S.Pd., M.Pd.Si.,  Minggu (4/10) kemarin.

“Artinya, walaupun sekolah itu kewenangannya ada di bawah pemerintah kabupaten/kota dan Pemprov, di tengah pandemi ini, yang paling memahami kondisi di daerah adalah kepala daerah dan ketua satgas, sehingga mereka yang memberikan rekomendasi bisa atau tidaknya sekolah dibuka untuk PBM tatap muka,” sambungnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah Provinsi Papua, Christian Sohilait juga telah menekankan hal yang sama. Perihal membuka akses pendidikan tatap muka di tingkat dareah, Sohilait menyebutkan, pemerintah kabupaten/kota yang memiliki kewenangan untuk melihat situasi dan kondisi objektif perkembangan Covid 19 di daerahnya masing-masing.

“Pemerintah kabupaten/kota yang memutuskan kapan siap dan tidaknya sekolah untuk dibuka kembali, untuk proses belajar mengajar tatap muka dilakukan,” ungkap Christian Sohilait.

Jikalau kepala daerah maupun ketua satgas memberikan rekomendasi bagi sekolah melakukan PBM tatap muka, maka pihak sekolah harus tetap menjaga penerapan protokol kesehatan. Jikalau kemudian dalam perjalannya protokol kesehatan tidak siap, seperti habisnya masker, handsanitizer, atau air bersih di tempat cuci tangan, maka sekolah dapat ditutup kembali.

“Karena saya dengar kemarin, di Sentani, sekolah dibuka, tapi kemudian protokol kesehatan tidak siap, sehingga kemdian sekolah tersebut ditutup lagi. Tidak apa-apa, tidak ada masalah dengan itu, dan tidak ada yang melarang,” tambahnya. (gr)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *