Rapid Test Berlaku Dua Hari, Dinilai Penyimpangan

Bupati Jhon Richard Banua ( FOTO: Denny/Cepos)

JAYAPURA– Tim Satgas Covid-19 perwakilan kabupaten Jayawijaya yang berada di Sentani dinilai menyimpang dari aturan, dimana masa berlaku surat rapid test Covid-19 tujuan Wamena hanya berlaku dua hari saja, mestinya 14 hari sesuai aturan pemerintah pusat.

   Hal tersebut dikatakan Anggota DPR Papua Niolien Kotouki kepada wartawan, Selasa (29/9). Kata dia, Setelah diikuti selama dua-tiga bulan berjalan petugas tim Covid-19 perwakilan kabupaten Jayawijaya ini belakukan surat rapid tes Covid-19 tujuan ke Wamena hanya dua hari dari batas normalnya 14 hari.

Nioluen Koutoki ( FOTO: Noel/Cepos)

  “Untuk bayar rapid tes Rp 250 ribu itu wajar, namun tidak masuk akal itu batas waktu hanya dua hari,” katanya.

  DRP Papua meminta kepada pihak berwajib untuk segera melakukan inspeksi mendadak ke tim Covid-19 perwakilan Jayawijaya serta memanggil mereka guna mempertanyakan aturan yang diberlakukan bertolakbelakang dengan aturan pusat. “Kami menilai kasarnya upaya bisnis yang dilakukan oleh kelompok tertentu dengan memanfaatkan moment Covid-19,” tegasnya.

  Katanya, aturan ini jelas merugikan masyarakat, dimana ketika masa berlaku dua hari habis mereka harus urus baru lagi dengan biaya yang sama pula. Belum pasti juga dengan tiket yang didapat belum tentu sesuai target hari yang ditentukan.

    “Kami menilai tindakan ini sebuah sikap pelayanan yang illegal, sehingga kami harus panggil mereka dan kami harap kepada bupati Jayawijaya dan umumnya wilayah Lapago untuk  segera lakukan evaluasi terhadap pelayanan tim Covid-19 ini karena sudah sangat merugikan rakyat,” tegas Kotouki.

  Sementara itu, Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua menyatakan Pemkab Jayawijaya memberikan waktu 2 hari sebelum berangkat ke Wamena untuk melakukan rapid test di Bandara Sentani Wamena. Hal ini  untuk memproteksi Warga di kawasan Lapago agar tidak banyak yang terpapar Covid -19 dan itu merupakan kewenangan pemerintah daerah setelah diberikan mandat dari Gubernur Provinsi Papua melalui Wakil Gubernur.

   Kata Bupati Jhon, harus dijelaskan kepada anggota DPRP Papua, bahwa  sebelum dilakukan pemeriksaan di Bandara Sentani, Pemda Jayawijaya telah bersurat kepada Gubernur Provinsi Papua untuk melakukan membuka pos pemeriksaan di Bandara Sentani Jayapura.

   “Kami juga diperintahkan saat vicon dengan Wakil Gubernur Provinsi Papua , Itu para Bupati diminta untuk menjaga akses pintu masuk, disetiap Wiayah, dan Jayawijaya adalah akses masuk untuk wilayah Lapago, kami juga sudah membuat surat ke DPRP Papua, Kapolda,Panglima, Bupati Jayapura dan ini sudah sesuai prosedur,”ungkapnya Kamis (1/10) kemarin.

   Menurutnya, tim kesehatan pemda Jayawijaya melakukan rapid tes pada setiap penumpang yang ingin berangkat ke Wamena 2 hari batas waktunya, itu juga telah dikordinasikan dengan aviasi penerbangan sehingga siapa yang akan berangkat dua hari sebelumnya maka saat itu harus dilakukan rapid, rapid tes ini bagi yang sudah pasti berangkat.

  “Mungkin ini yang disangka batas waktu cuma dua hari, kita melakukan rapid tess itu berdasarkan jadwal penerbangan dari penumpang, misalkan besok harus berangkat , maka hari ini harus dirapid tidak bisa orang yang mau berangkat 3, 4 hari baru mau dirapid hari ini, ini dilaukan karena menjaga, kalau kita lakukan 3-4 hari untuk rapid lalu penumpang berangkat, pasti sudah kontak kemana-mana dulu sebelum berangkat,”tegas Jhon Banua yang mengaku kebijakan ini dikeluarkan untuk melindungi masyarakat Lapago dari Covid-19. (oel/jo/tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *