Gubernur Terima Kajian UU Otsus

Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP., MH., menerima kajian Undang-Undang Otsus yang telah disusun Tim Akademisi Universitas Cenderawasih Papua di Kantor Gubernur Papua, Rabu (16/9) kemarin. ( FOTO: Dian Mustikawati for Cepos)

JAYAPURA– Tim Akademisi Universitas Cenderawasih Papua menyerahkan kajian Undang-Undang Otsus yang telah disusun kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP., MH., di Kantor Gubernur Papua, Rabu (16/9).

“Intinya ini hasil kajian yang ditugaskan oleh gubernur beberapa bulan lalu. Dalam hasil kajian ini, terdapat tiga komponen yang disusun dalam draft UU Otsus, yakni Otonomi Khusus, pemekaran dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR),” ungkap Lukas Enembe, SIP., MH., Rabu (16/9).

Kata Gubernur Enembe, dengan telah diserahkannya hasil kajian UU Otsus dari Uncen Papua, maka selanjutnya pihaknya akan melakukan pembahasan untuk mempelajari hasil kajian tersebut, sebelum nantinya dirumuskan dan diteruskan ke tingkat pemerintah pusat.

“Tentunya harus ada solusi untuk masalah di Papua. Bukan soal merdeka, tapi harus ada solusi yang terbaik bagi Bumi Cenderawasih. Harus ada win-win solution dari pemerintah pusat yang terbaik bagi Papua. Jangan kita minta merdeka tapi terus menjadi korban,” tambahnya.

Gubernur Enembe melanjutkan, jika sebelumnya pemerintah pusat menerima Otsus Plus yang telah diajukan Pemprov Papua, kemungkinan tidak akan ada masalah.

Di kesempatan yang sama, Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Dr. Melkias Hetaria, menyebutkan bahwa dari tiga komponen kajian yang dilakukan, perihal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sudah diamanatkan dalam Pasal 46 UU Otsus dalam rangka menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua. Oleh karena itu akan dibentuk tim KKR yang akan dibentuk melalui keputusan presiden atau peraturan presiden melalui usul Gubernur Papua.

“Itu hal yang sangat penting, sebab tidak mungkin ada rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran. Ini yang kami bawa ke gubernur dan semua tergantung pusat seperti apa nanti kami lihat,” terang Dr. Melkias Hetaria.

Sementara itu, Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih lainnya, Basirohmana, mengatakan bahwa terkait daerah otonomi baru, terdapat kajian yang telah dilakukan dan menjadi naskah daerah (akademik) dengan melakukan pendekatan wilayah adat.

Dengan kata lain, ada baiknya kalau pemekaran dilakukan mengikuti zona wilayah adat, sebab Papua  memiliki lima wilayah adat (Saireri, Animha, Meepago, Lapago, Tabi). Terlebih, dalam Pasal 76 UU Otsus  menyebutkan, pemekaran provinsi harus menperhatikan empat hal, yakni kesatuan sosial budaya masyarakat, kesiapan sumber daya manusia, kesiapan sumber daya ekonomi dan bagaimana pengembangan wilayah ke depan. (gr/ary)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *