Korban Kerusuhan Toware Datangi DPRD

Suasana pertemuan korban kerusuhan Toware dengan anggota DPRD Jayapura, di ruang rapat DPRD Jayapura, Selasa (15/9), kemarin. ( FOTO: Robert Mboik Cepos)

Minta Rumah Mereka Dibangun Kembali oleh Pemkab

SENTANI-Sebanyak 47 kepala keluarga yang menjadi korban kerusuhan antar kelompok warga di Toware beberapa waktu lalu, Selasa, (15/9), kemarin mendatangi Kantor DPRD Jayapura. Mereka menyampaikan keluhan terkait minimnya respon pemerintah terhadap peristiwa tersebut.

“Mereka datang menyampaikan ke dewan bahwa sudah hampir 6 bulan ini tidak ada upaya dari pemerintah untuk mereka,” kata Ketua Komisi A DPRD Jayapura, Hermes Felle kepada wartawan di Kantor DPRD Jayapura, Selasa (15/9), kemarin.

Dia mengatakan, sehubungan dengan peristiwa kerusuhan yang mengakibatkan puluhan rumah terbakar, sebenarnya ada banyak kerugian yang dialami oleh masyarakat setempat, tidak hanya rumah yang mengalami kerusakan, tapi ada banyak harta benda lainnya seperti surat-surat penting juga ikut terbakar. Sehingga hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah.

“Ada sertifikat tanah ruma,h ada juga yang kehilangan ijazah SD, SMP, SMA. Masih banyak lagi harta benda mereka yang ikut terbakar, ini harus menjadi perhatian pemerintah,” tegasnya.

“Sejak kejadian sampai saat ini sudah sekitar 5 bulan. Selama itu tidak ada sedikitpun bantuan uluran dari pemerintah untuk melihat secara baik keluhan yang mereka  rasakan di kampung itu tentang perumahan yang terbakar itu,” ungkapnya.

Hermes juga mengklaim, berdasarkan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat ke pihaknya bahwa sampai saat ini pemerintah belum menunjukkan upaya nyata terkait dengan kondisi tersebut. Dia menegaskan, pemerintah tidak boleh beralasan bahwa Covid-19 yang terjadi saat ini menjadi penghambat untuk tidak memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak akibat kerusuhan itu.

Sementara itu Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jayapura, Tery Ayomi menjelaskan, pihaknya sudah melakukan pendataan rumah-rumah korban yang mengalami kerusakan dalam kerusuhan tersebut. Hanya saja, untuk pelaksanaan pekerjaannya, pihaknya sudah berkoordinasi dengan balai perumahan Provinsi Papua. Karena perencanaan yang tidak bisa dilakukan sesaat, tetapi harus diusulkan terlebih dahulu.

“Mudah-mudahan di 2021 ini bisa diakomodir, mudah-mudahan Tahun 2021 kita dapatkan dana Otsus,”ujar Tery. (roy/tho)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *